(Pj),Bupati Aceh Singkil,Ratusan Hektar Lahan HGU Sucfindo Itu Kebijakan BPN


Aceh Singkil, Medianasionaljurnalis.com terkat wewenang Pengeluaran Ratusan Hektare Lahan HGU Socfindo Ada di pihak BPN kata Pj Bupati Aceh Singkil, Wewenang Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sepakat untuk memperjuangkan lahan 276 hektare PT Socfindo untuk kebutuhan masyarakat, kamis (25/1/24) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sepakat untuk meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengeluarkan 276 hektare lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT Socfindo. Ratusan hektare lahan tersebut akan dipergunakan untuk membangun sarana dan prasarana bagi kepentingan publik, seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pasar dan kebutuhan lainnya. “Kita telah sepakat meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Pemerintah pusat agar sejumlah kebutuhan lahan seperti TPA, pasar dan pengembangan pemukiman serta kebutuhan lainya dikeluarkan dari areal HGU PT Socfindo tersebut,” ujar” Azmi  “Pj.Bupati aceh singkil, menegaskan pelepasan lahan tersebut merupakan wewenang BPN sesuai Peraturan Menteri ATR Nomor (7 )Tahun (2017), dan Pemkab Aceh Singkil Sepakat Tidak Perpanjang Izin HGU PT. Socfindo, disisi lain kata “azmi” itu merupakan kewenangan pihak BPN atau Pemerintah Pusat, bukan pemerintah daerah, dan itu juga bukan perpanjangan, tetapi pembaharuan,” katanya”                       “M.yantoro, aktivis, saat dikonfirmasi meminta pemkab Aceh Singkil meminta atau mendesak Pemkab aceh singkil tak Perpanjang Izin HGU PT Socfindo hal ini dapat memperkeruh suasana dikalangan masyarakat aceh singkil dalam situasi jelang politik caleg yang tinggal hitungan hari lagi.”Ungkap” aktivis.          “Asisten II setdakab, Faisal” mengatakan dihadapan puluhan anggota Forum masyarakat peduli tanah aceh singkil, (Formaspeta) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sepakat untuk tidak memperpanjang lahan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 276 hektare yang saat ini masih dikuasai oleh PT Socfindo. Lahan tersebut akan dipergunkan untuk membangun sarana dan prasarana bagi kepentingan publik.  Pemkab Aceh Singkil sudah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sejak tahun lalu dan diprediksi rampung tahun ini. Pemkab Aceh Singkil juga sudah menyiapkan surat pelepasan HGU yang akan diteruskan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)  Kita mendukung penuh pelepasan HGU itu untuk kepentingan publik,”ujarnya” tim 1985

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *