Blog  

Pastikan Mekanisme Penataan Pegawai Non ASN. Pj. Bupati Singkil Harus Sesuai Prinsip


Aceh Singkil, Medianasionaljurnalis.com Terkait edaran yang dikeluarkan oleh Pj. Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Drs. Azmi Map. nomor 800/10/2024 tentang larangan pengangkatan pegawai Non ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Mendapat perhatian dari aktivis aceh singkil.
Sebagaimana diketahui bahwa larangan tersebut adalah amanat undang-undang yang disahkan oleh pemerintah pusat pada bulan Oktober 2023.
*Terkait hal ini juga perlu diperhatikan oleh Pj. Bupati, Azmi untuk mamastikan sistem penataan pegawai non ASN melalui sistem birokrasi yang sesuai dengan hasil dari UU ASN pasal 66 yang mengamanatkan bahwa pegawai non-ASN alias tenaga honorer wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024,” kata Aktivis. “M.toro.yang juga mendukung pernyataan Pj.bupati aceh singkil, Senin, (8/4/2024.)

“Adapun yang dimaksud dengan penataan adalah melakukan verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang,” sebagaimana dikutip dari bagian penjelasan Pasal 66 UU 20/2023 tentang ASN.
Jika dikaitkan dengan adanya upaya pengangkatan seluruh pegawai non ASN di tahun 2024 yang saat ini aturannya sedang disusun oleh DPR RI Komisi II.
“Tentu kita berharap sebagai warga Aceh Singkil agar penataan itu dilakukan dengan transparan dan sebaik mungkin untuk mencegah hal-hal yang non prinsipil. Mengingat statement menteri PAN RB juga mengatakan banyaknya kejadian tentang honorer titipan yang tentu ini melanggar prinsip dan tatanan bernegara,” ungkap M.toro
“Untuk itu kita mendorong dan terus Mengawal agar mekanisme penataannya harus sesuai prinsip meritokrasi,” katanya
Semoga dengan adanya cek and balance antara pemerintah kabupaten dan pihak-pihak yang berkompeten, sistem penataan pegawai non ASN ini dapat dilakukan dengan baik serta transparan. Penutup. tim 1985

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *