Jakarta Nasionaljurnalis.com
Pakar hukum internasional yang juga Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal SH, MH, PhD, menghimbau Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar memperoleh masukan dari para ahli teknik mesin dan teknologi kendaraan sebelum melanjutkan wacana konversi sekitar 120 juta sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah redaksi media cetak dan online nasional maupun internasional di Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia di kawasan Cijantung, Jakarta, Selasa (11/3/2026).
Menurutnya, kebijakan perubahan kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat maupun negara.
“Presiden harus bijak menyikapi wacana peralihan kendaraan BBM ke listrik. Perlu masukan dari tim ahli motor listrik dan teknik mesin agar negara tidak mengalami kerugian besar,” ujar Sutan Nasomal.
Ia menilai, masyarakat kemungkinan masih ragu untuk beralih ke kendaraan listrik karena sejumlah persoalan teknis yang sudah diketahui secara umum.
Oleh karena itu, pemerintah diminta memastikan adanya perlindungan bagi konsumen kendaraan di Indonesia agar tidak dirugikan oleh teknologi yang belum sepenuhnya siap.
Sutan Nasomal menjelaskan bahwa kondisi geografis Indonesia yang memiliki banyak wilayah pegunungan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pengembangan kendaraan listrik.
Menurutnya, kendaraan yang digunakan masyarakat harus memiliki kemampuan menghadapi berbagai medan jalan.
“Sekitar 40 persen jalan di Indonesia merupakan jalur perbukitan dan pegunungan. Karena itu kendaraan yang digunakan harus tangguh di berbagai kondisi jalan,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti sejumlah tantangan pada kendaraan listrik seperti keterbatasan jarak tempuh baterai, waktu pengisian daya yang relatif lama, serta keterbatasan infrastruktur pengisian listrik di beberapa daerah.
Sutan Nasomal juga menyinggung persoalan daur ulang baterai kendaraan listrik yang menurutnya perlu dipersiapkan dengan baik agar tidak menimbulkan dampak lingkungan di masa depan.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek mulai dari teknologi, ekonomi masyarakat hingga kesiapan infrastruktur sebelum mengambil keputusan besar terkait konversi kendaraan nasional.
“Indonesia membutuhkan kendaraan yang kuat di berbagai medan jalan. Karena itu para pakar teknologi kendaraan perlu memberikan edukasi kepada Presiden agar kebijakan yang diambil benar-benar melindungi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai penutup, ia berharap setiap kebijakan terkait transformasi transportasi nasional dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia.
Narasumber:
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal SH, MH, PhD – Pakar Hukum Pidana Internasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia.
