KOTA BANDUNG.Medianasionaljurnalus.Com — Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Jabar mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Provinsi Jabar Tahun 2025.<\/p>\n
Jawaban disampaikan Bey di hadapan para anggota DPRD dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa (29\/10\/2024).<\/p>\n
Bey menyampaikan bahwa pendapatan daerah pada Ranperda APBD Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp29,93 triliun.<\/p>\n
Menjawab pandangan umum dari fraksi Partai Golkar, PKB, dan PPP terkait penurunan pendapatan sebesar Rp6 triliun, Bey menyebut bahwa penurunan tersebut terjadi karena implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yang mulai berlaku pada 2025.<\/p>\n
“Terjadi perubahan cukup signifikan. Semula skema dana bagi hasil pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor provinsi ke kabupaten\/kota menjadi skema opsen sehingga mengurangi besaran PAD provinsi,” jelas Bey.<\/p>\n
Sementara itu belanja daerah pada Ranperda APBD 2025 direncanakan sebesar Rp29,74 triliun.<\/p>\n
Menjawab pandangan dari fraksi PDI-P, PKB, dan Nasdem mengenai pemenuhan anggaran pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, Bey menyebut akan terus mengupayakan sesuai ketentuan undang-undang.<\/p>\n
“Bagi yang telah melampaui ketentuan akan dipertahankan dan terus ditingkatkan kebermanfaatannya dengan memegang prinsip keadilan,” sebutnya.<\/p>\n
Untuk belanja infrastruktur penunjang perekonomian yang belum tercapai akan terus ditingkatkan alokasinya dengan mempertimbangkan prioritas belanja dan kemampuan daerah.<\/p>\n
Bey mengapresiasi fraksi-fraksi DPRD Jabar yang secara umum mendukung prioritas alokasi anggaran agar fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, infrastruktur, dan kualitas SDM.<\/p>\n
“Kami berkomitmen menyusun anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta memastikan setiap kebijakan berdampak positif bagi masyarakat,” pungkas Bey.<\/p>\n
Ranperda APBD Jabar Tahun 2025 akan terus dimatangkan sebelum disahkan menjadi peraturan daerah (perda) pada bulan November 2024.<\/p>\n
HUMAS JABAR
\nKepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jabar
\nIka Mardiah<\/p>\n
<\/p>\n
Medianasionaljurnalis.Com<\/p>\n
Ujang Hudan Supardan<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
KOTA BANDUNG.Medianasionaljurnalus.Com — Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi…<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":16016,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[30],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-16015","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-jawa-barat"],"yoast_head":"\n