Sumut,medianasionaljurnalis.com–Penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif merupakan ujung tombak pembangunan di tingkat lokal.<\/p>\n
Sebagai pemimpin masyarakat, kepala desa memiliki tanggung jawab besar untuk merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan yang didanai oleh dana desa.<\/p>\n
Semangat UU No. 6\/2014 menempatkan kepala desa sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat, bukan sekadar perpanjangan tangan pemerintah.<\/p>\n
Namun, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diadakan untuk para kepala desa se-Kabupaten Mandailing Natal baru-baru ini menuai sorotan tajam.<\/p>\n
Ketua GM GRIB Jaya Mandailing Natal, Sutan Paruhuman Nasution, menilai ada kejanggalan dalam pelaksanaan Bimtek tersebut.<\/p>\n
*Kejanggalan Bimtek yang Disorot*<\/p>\n
Kegiatan Bimtek ini dianggap simpang siur. MAHDI GULTOM, Camat Bukit Malintang, Saat di konfirmasi melalui sambuang Telfon whatsaap mengatakan “Saya tidak ada Komen adinda terkait Bimtek ”<\/p>\n
Pendamping desa pun mengaku tidak mendapat pemberitahuan. Di sisi lain, beberapa kepala desa mengaku diperintahkan oleh camat untuk mengikuti Bimtek tersebut.<\/p>\n
Sutan mengungkapkan bahwa banyak kepala desa merasa kegiatan ini terkesan dipaksakan.<\/p>\n
*Bahkan, sejumlah poin kejanggalan terungkap, seperti:*
\n1. Instruksi wajib 1 peserta per desa tanpa persetujuan kepala desa.<\/p>\n
2. Biaya Bimtek yang tidak transparan dengan durasi kegiatan 5 hari.<\/p>\n
3. Kepala desa diminta merubah APBDesa untuk menanggung biaya Bimtek.<\/p>\n
4. Panitia Bimtek terdiri dari beberapa lembaga yang tidak jelas.<\/p>\n
5. Lokasi Bimtek dibagi per kecamatan tanpa koordinasi jelas.<\/p>\n
<\/p>\n
*Desakan untuk Membatalkan Bimtek*<\/p>\n
Kepala Dinas PMD Mandailing Natal mengaku mengetahui keberadaan Bimtek tersebut, tetapi tidak memberikan jawaban tegas terkait berbagai kejanggalan yang muncul.<\/p>\n
Sutan Paruhuman Nasution mendesak agar Bimtek ini dibatalkan, mengingat dugaan intervensi yang merugikan kepala desa dan potensi penyalahgunaan dana desa oleh oknum tertentu.<\/p>\n
Menurut Sutan, dana desa harus dikelola sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kegiatan yang tidak jelas manfaatnya.<\/p>\n
Hingga saat ini, ia terus mendorong Kepala Dinas PMD untuk mengambil tindakan tegas demi melindungi kepala desa dari potensi tekanan dan manipulasi.<\/p>\n
Penutup<\/p>\n
Kegiatan seperti Bimtek seharusnya menjadi sarana penguatan kapasitas kepala desa, bukan menjadi beban atau bahkan ajang penyalahgunaan dana.<\/p>\n
Pemerintah daerah diharapkan segera mengevaluasi dan memastikan transparansi dalam setiap kegiatan yang melibatkan kepala desa.<\/p>\n
Pewarta (*Magrifatulloh)<\/p>\n
Medianasionaljurnalis.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Sumut,medianasionaljurnalis.com–Penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif merupakan ujung tombak pembangunan di tingkat lokal. Sebagai pemimpin masyarakat,…<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":17933,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-17932","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sumatra-utara"],"yoast_head":"\n