Pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid yang menyebut pemerintah daerah \u201cwajib bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)\u201d menuai kritik tajam dari berbagai kalangan pers nasional.<\/p>\n
Pernyataan tersebut dinilai menyalahi asas kebebasan pers dan berpotensi menciptakan dikotomi antarorganisasi profesi wartawan di Indonesia.<\/p>\n
Diksi \u201cWajib\u201d Dinilai Menyulut Polemik<\/p>\n
Pelaksana Tugas Ketua Umum Sekber Wartawan Indonesia (SWI), Ir. Herry Budiman, menilai penggunaan diksi \u201cwajib\u201d oleh Menteri Komdigi berpotensi menunjukkan intervensi pemerintah terhadap kemerdekaan organisasi pers.<\/p>\n
\u201cDiksi \u2018wajib\u2019 itu bersifat memerintah. Masa pemerintah justru membangun dikotomi di antara organisasi profesi wartawan? Ini berbahaya bagi demokrasi pers,\u201d tegas Herry, yang juga Sekjen SWI.<\/p>\n
Menurutnya, pemerintah semestinya berperan sebagai fasilitator, bukan regulator yang mengarahkan kerja sama hanya pada satu organisasi tertentu.<\/p>\n
Langgar Hak Berserikat dan Kebebasan Berorganisasi<\/p>\n
Secara konstitusional, hak kebebasan pers dan berorganisasi dijamin oleh Pasal 28F UUD 1945 serta Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan hak setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, serta berserikat secara bebas.<\/p>\n
Dengan demikian, arahan bersifat \u201cwajib\u201d kepada Pemda untuk hanya bekerja sama dengan satu organisasi wartawan dapat dianggap bertentangan dengan prinsip non-diskriminatif.<\/p>\n
\u201cNegara tidak boleh memonopoli pembinaan atau akses kerja sama hanya kepada satu wadah profesi. Itu bisa menciptakan diskriminasi terhadap organisasi pers lain seperti AJI, IJTI, SMSI, atau SWI,\u201d ujar Kostaman, S.H., Pimpinan Redaksi Berita Top Line yang juga praktisi hukum.<\/p>\n
Kritik dari Akademisi dan Tokoh Pers<\/p>\n
Imam Suwandi, S.Sos., M.I.Kom., Kabid Diklat & Litbang DPP SWI, menilai kebijakan semacam itu justru dapat menciptakan \u201cgap\u201d antarorganisasi wartawan.<\/p>\n
\u201cAda organisasi pers yang pro dan kontra terhadap pemerintah. Jika pernyataan seperti ini dibiarkan, maka akan muncul persepsi bahwa hanya satu organisasi yang diakui pemerintah. Ini berbahaya bagi kebebasan pers,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Imam juga mendorong Dewan Pers agar bersikap tegas dan memberikan klarifikasi terhadap pernyataan Komdigi agar tidak menimbulkan multitafsir di lapangan.<\/p>\n
Pendiri SWI: Potensi Tipikor dan Pelanggaran Etika Publik<\/p>\n
Kritik keras juga datang dari Maryoko Aiko, pendiri SWI. Ia menilai pernyataan Menteri Komdigi tersebut \u201cugal-ugalan\u201d dan berpotensi menimbulkan implikasi hukum.<\/p>\n
\u201cSebagai pejabat publik, seorang menteri harus memahami batas kewenangan. Jika Pemda diarahkan \u2018wajib\u2019 menjalin kerja sama hanya dengan PWI, maka bisa timbul potensi penyalahgunaan wewenang atau indikasi Tipikor karena mengarahkan anggaran hanya ke satu pihak,\u201d tegas Maryoko.<\/p>\n
![\"\"](\"https:\/\/medianasionaljurnalis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/10\/IMG-20251005-WA0342.jpg\")
<\/p>\n
Menurutnya, kerja sama dengan organisasi wartawan adalah hal sah, tetapi pemerintah harus netral dan membuka ruang bagi semua organisasi yang memiliki legalitas jelas, baik konstituen Dewan Pers maupun non-konstituen yang sah secara hukum.<\/p>\n
Pemerintah Harus Jadi Penjamin, Bukan Pengarah<\/p>\n
Para tokoh pers menegaskan bahwa tugas pemerintah bukan menentukan siapa yang layak diajak bekerja sama, melainkan menjamin kebebasan pers tetap tegak sesuai amanat undang-undang.<\/p>\n
\u201cPers itu pilar demokrasi, bukan bawahan kekuasaan. Pemerintah seharusnya mendorong kolaborasi lintas organisasi, bukan menutup ruang bagi yang lain,\u201d kata Kostaman.<\/p>\n
Ia menambahkan, pembinaan pers tidak boleh eksklusif karena kemerdekaan pers merupakan hak publik yang dijamin negara, bukan hak istimewa organisasi tertentu.<\/p>\n
Penguatan Kedaulatan Pers Nasional<\/p>\n
Dalam pernyataan sikapnya, SWI menegaskan pentingnya menjaga kedaulatan pers nasional dengan prinsip profesionalisme, akurasi, dan verifikasi \u2014 bukan monopoli atau sentralisasi organisasi.<\/p>\n
\u201cKerja sama boleh, tapi bukan dalam bentuk kewajiban tunggal. Pers harus berdiri sejajar dengan pemerintah, bukan di bawahnya,\u201d tutup Herry Budiman.<\/p>\n
Langkah ini diharapkan menjadi pengingat bahwa kemerdekaan pers adalah milik seluruh insan pers Indonesia, bukan milik satu organisasi. Pemerintah sebaiknya menjadi penjamin keberagaman, bukan penentu arah tunggal.<\/p>\n
Penegasan Redaksi Berita Top Line<\/p>\n
Redaksi Berita Top Line menilai bahwa narasi \u201cwajib kerja sama dengan PWI\u201d perlu segera diluruskan agar tidak menimbulkan preseden buruk dalam ekosistem pers nasional.
\nKebijakan yang adil dan konstitusional harus berlandaskan pada:<\/p>\n
UU Pers No. 40\/1999<\/p>\n
UUD 1945 Pasal 28F<\/p>\n
UU HAM No. 39\/1999<\/p>\n
Hanya melalui kolaborasi lintas organisasi, Indonesia dapat mewujudkan pers yang bebas, berdaulat, dan berkeadilan \u2014 bukan pers yang tunduk pada kekuasaan.<\/p>\n
#StatementMenkomdigi #CideraiInsanPers #SekberWartawanIndonesia
\n(Red\/HUM SWI)*<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
SWI: Pemerintah Jangan Bangun Monopoli Organisasi Wartawan JAKARTA\u00a0 Nasionaljurnalis.com Pernyataan Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi)…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":32368,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"RILIS PERS Nomor: 012\/HUM-DPP\/SWI\/X\/2025, Minggu, 5 Oktober 2025 | Pukul 10.00 WIB","footnotes":""},"categories":[24],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-32367","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-jakarta"],"yoast_head":"\n