![\"\"](\"https:\/\/medianasionaljurnalis.com\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/IMG-20260521-WA0015.jpg\")
\nSubulussalam Aceh. MNJ. Pemerintah desa memiliki hak penuh dan kewenangan mandiri untuk menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan warganya, yang harus disepakati lewat musyawarah desa. Namun, realitas di lapangan bercerita sebaliknya. Banyak Kepala Desa justru tertekan dan merasa ruang geraknya dibatasi, karena dipaksa menjalankan sejumlah program titipan menggunakan anggaran Dana Desa.<\/p>\n
Akibat campur tangan pihak luar tersebut, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan mendesak masyarakat justru tersedot habis untuk kegiatan yang sama sekali tidak lahir dari aspirasi maupun kebutuhan nyata desa. Posisi desa pun seolah hanya dijadikan pelaksana perintah belaka, bukan lagi sebagai pengambil keputusan terdekat dengan rakyat.<\/p>\n
Beberapa tokoh masyarakat desa menyesalkan tindakan oknum-oknum yang seharusnya menjaga dana desa,malah sebaliknya merongrong dengan modus pelatihan,beli buku dan lain- lain,sampai kapan seperti ini…? Kata tokoh- tokoh itu kesal.<\/p>\n
\u201cKami ini sebenarnya lebih paham apa yang dibutuhkan warga di lapangan. Tapi rasanya desa cuma jadi pelaksana perintah saja, tidak bebas menentukan prioritas sendiri,\u201d keluh seorang perangkat desa yang enggan disebutkan identitasnya.<\/p>\n
Beban desa kian bertambah berat. Belum tuntas menyelesaikan kewajiban yang ada, desa kembali dibebani program-program tambahan dari pihak luar. Dampaknya sangat nyata: rencana pembangunan yang sudah disusun secara matang dan berurutan berdasarkan skala prioritas masyarakat akhirnya tertunda, tertahan, atau bahkan batal dilaksanakan.<\/p>\n
Padahal secara aturan dan tujuan utama, Dana Desa ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga, menurunkan angka kemiskinan, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pembangunan yang berakar dari kebutuhan asli desa.<\/p>\n
Mekanisme yang benar dan sah menyatakan bahwa penggunaan Dana Desa wajib ditentukan melalui musyawarah terbuka yang melibatkan seluruh unsur, mulai dari warga, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), tokoh masyarakat, hingga pendamping desa. Artinya, rencana pembangunan tidak boleh ditentukan sepihak atau dikendalikan oleh kepentingan segelintir orang saja.<\/p>\n
Fenomena program titipan ini sangat berbahaya jika dibiarkan terus-menerus. Selain mematikan kemandirian desa, praktik ini membuka celah luas bagi konflik kepentingan, pemborosan uang negara, hingga potensi penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi atau kelompok.<\/p>\n
Posisi desa pun terjepit dalam situasi sulit. Di satu sisi, mereka harus patuh menuruti arahan dari berbagai pihak. Namun di sisi lain, jika di kemudian hari penggunaan anggaran itu bermasalah secara hukum, Kepala Desa lah yang pertama kali dituntut bertanggung jawab dan menanggung risikonya. Sangat ironis, mengingat banyak kegiatan tersebut sejak awal bukanlah usulan murni dari desa itu sendiri.<\/p>\n
Oleh karena itu, para penyelenggara pemerintahan desa berharap agar pemerintah mengembalikan marwah Dana Desa pada tujuan awalnya: anggaran untuk kesejahteraan masyarakat, bukan ladang bagi kepentingan pihak tertentu.<\/p>\n
Pengawasan terhadap penggunaan anggaran memang sangat diperlukan untuk menjaga akuntabilitas. Namun, pengawasan tersebut tidak boleh berubah menjadi intervensi berlebihan yang justru mencabut hak desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri.<\/p>\n
Tegaskanlah sekali lagi: Dana Desa bukanlah dana \u201cbancakan\u201d yang bisa dibagi-bagi atau diatur semena-mena oleh pihak luar. Dana Desa adalah uang rakyat yang wajib dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat desa.”<\/p>\n
“Kaperwil Aceh. M.Yantoro<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Subulussalam Aceh. MNJ. Pemerintah desa memiliki hak penuh dan kewenangan mandiri untuk menentukan arah pembangunan…<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"kia_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"newstopic":[],"class_list":["post-42601","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-blog"],"yoast_head":"\n