{"id":44663,"date":"2026-06-22T13:34:03","date_gmt":"2026-06-22T13:34:03","guid":{"rendered":"https:\/\/medianasionaljurnalis.com\/?p=44663"},"modified":"2026-06-22T13:34:03","modified_gmt":"2026-06-22T13:34:03","slug":"pencairan-dana-kampung-di-aceh-singkil-masih-tertahan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/medianasionaljurnalis.com\/index.php\/2026\/06\/22\/pencairan-dana-kampung-di-aceh-singkil-masih-tertahan\/","title":{"rendered":"Pencairan Dana Kampung di Aceh Singkil Masih Tertahan"},"content":{"rendered":"
\n
\n

<\/h1>\n<\/blockquote>\n
\n
\n
\"\"<\/a><\/div>\n
\n
YANTORO<\/a><\/span><\/div>\n
6.Mei 2026<\/span><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/header>\n
\n
\n

\"\"<\/p>\n

Aceh Singkil, Medianasionaljurnalis.com.Pencairan Anggaran Dana Kampung (ADK) tahap kedua bersumber dari APBK di Kabupaten Aceh Singkil masih tertahan. Akibatnya, operasional aparatur desa di 116 kampung berjalan kurang maksimal.<\/p>\n

Amatan awak media dalam sepekan ini sejumlah keuchik mengaku belum bisa mengajukan ADK karena belum ada arahan resmi dari instansi terkait. Kondisi ini berdampak pada kurang efektifnya pola system kinerja dan kurang bergairah dalam menjalankan roda pemerintahan desa.<\/p>\n

\u201cKepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Aceh Singkil, Riki, Rabu 3 Mei 2026 dikonfirmasi awak Media bersama membenarkan keterlambatan pencairan ADK. Ia menjelaskan, penyebabnya karena Surat Keputusan (SK) Pagu Definitif ADK belum ditandatangani bupati.<\/p>\n

\u201cKendalanya tinggal penekenan SK pagu definitif. Bupati sedang dinas luar, jadi belum sempat teken,\u201d kata Azwir.<\/p>\n

Menjawab pertanyaan Awak Media Ia menegaskan, keterlambatan ini tidak ada kaitannya dengan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru. \u201cDana desa tetap khusus untuk 116 desa, tidak terkait gaji PPPK,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Hal senada juga disampaikan Kabid Penataan Kerja Sama Administrasi, Pemerintahan Mukim dan Kampung DPMK Aceh Singkil, Afruddin Hendra. Menurutnya, SK Pagu Definitif ADK menjadi syarat utama agar desa bisa mengajukan pencairan.<\/p>\n

\u201cKita maklumi, tugas bupati bukan hanya di daerah tapi juga ke luar daerah untuk menjemput program dan dana pembangunan,\u201d jelasnya.<\/p>\n

\u201cAfruddin menambahkan, pada tahun 2025 mekanisme pencairan dana desa berbeda dari sebelumnya. Jika dulu hanya tiga tahap triwulan, kini menjadi empat tahap triwulan sesuai aturan Badan Keuangan Kabupaten.<\/p>\n

\u201cBegitu SK pagu diteken, desa sudah bisa mengajukan pencairan,\u201d pungkasnya.<\/p>\n

\u201cKaperwil Aceh. M.Yantoro<\/p>\n

\u00a0Dibaca<\/span>\u00a039<\/span><\/div>\n
\"\"<\/div>\n