![\"\"](\"https:\/\/medianasionaljurnalis.com\/wp-content\/uploads\/2026\/09\/IMG-20260911-WA0049.jpg\")
\n\u200eAceh Singkil, MNJ.
\nDesa Pulo Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, mulai memperkuat kapasitas masyarakat dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu yang disiapkan ialah penggerak HAM yang berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah.
\n\u200e
\n\u200eProgram tersebut ditandai dengan launching Penguatan Kapasitas HAM bagi Masyarakat Desa Binaan Sadar HAM di Gedung Pemuda Pulo Sarok, Kamis (10\/9\/2026).
\n\u200e
\n\u200eKegiatan yang digagas Kantor Wilayah Kementerian HAM Aceh itu mengusung tema \u201cMari Wujudkan Desa Pulo Sarok Menjadi Desa Sadar HAM\u201d.
\n\u200e
\n\u200ePerwakilan Kanwil Kementerian HAM Aceh, Yusniar, SH, mengatakan Pulo Sarok merupakan satu-satunya desa di Aceh Singkil yang lolos verifikasi sebagai desa binaan sadar HAM dari tiga desa yang sebelumnya diusulkan.
\n\u200e
\n\u200e\u201cUntuk Aceh Singkil ada tiga desa yang diusulkan menjadi desa binaan sadar HAM. Namun setelah diverifikasi, hanya Desa Pulo Sarok yang disetujui,\u201d kata Yusniar.
\n\u200e
\n\u200eMenurutnya, program tersebut merupakan bagian dari pembentukan desa binaan sadar HAM yang diusulkan Kementerian HAM. Secara nasional terdapat 200 desa yang menjadi sasaran program, sedangkan Aceh mendapat kuota 10 desa binaan.
\n\u200e
\n\u200eDi Pulo Sarok, kata Yusniar, telah ditunjuk Fauziatul sebagai penggerak HAM. Ia diharapkan tidak hanya memahami prinsip-prinsip HAM, tetapi mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pemerintah.
\n\u200e
\n\u200e\u201cPenggerak HAM Desa Pulo Sarok bernama Fauziatul yang akan menjembatani antara masyarakat dan negara atau pemerintah,\u201d ujarnya.
\n\u200e
\n\u200ePeran tersebut menjadi penting karena penerapan HAM di tingkat desa bersentuhan langsung dengan berbagai kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pelayanan pemerintahan, administrasi kependudukan, hak sosial hingga akses terhadap pembangunan.
\n\u200e
\n\u200eKepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Aceh Singkil, Riky Yodiska, mengapresiasi program tersebut. Ia menilai keberadaan penggerak HAM dapat membantu memastikan hak-hak masyarakat sekaligus mendukung tertibnya dokumen pemerintahan kampung.
\n\u200e
\n\u200e\u201cSaya berharap penggerak HAM aktif menginisiasi penyusunan dokumen kampung dan ketertiban, serta konsisten dan intens berkomunikasi dengan aparatur Desa Pulo Sarok,\u201d ujar Riky.
\n\u200e
\n\u200eIa berharap keberadaan penggerak HAM tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi benar-benar berperan dalam mendorong penyelesaian berbagai persoalan masyarakat di tingkat kampung.
\n\u200e
\n\u200eSementara itu, Kabag Hukum Setdakab Aceh Singkil, Asmaruddin, menyambut baik terpilihnya Pulo Sarok sebagai desa binaan sadar HAM.
\n\u200e
\n\u200eMenurutnya, program tersebut dapat menjadi momentum bagi Pulo Sarok untuk membangun tata kelola pemerintahan kampung yang semakin baik sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajibannya.
\n\u200e
\n\u200e\u201cSemoga semakin berkembang. Semoga desa lainnya bisa menyusul mendapat kesempatan jika anggarannya terpenuhi,\u201d kata Asmaruddin.
\n\u200e
\n\u200eKeuchik Pulo Sarok, Yasmi Darliansyah, juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Kanwil Kementerian HAM Aceh yang menjadikan Pulo Sarok sebagai desa binaan sadar HAM.
\n\u200e
\n\u200eIa berharap status tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendorong aparatur kampung semakin memahami pentingnya pemenuhan hak warga dalam penyelenggaraan pemerintahan.
\n\u200e
\n\u200eDalam kegiatan itu, Penggerak HAM Pulo Sarok, Fauziatul, memaparkan sejumlah materi mengenai pengertian HAM, landasan hukum HAM, hak dan kewajiban dasar manusia, 10 hak dasar manusia, kewajiban masyarakat, serta konsep desa sadar HAM.
\n\u200e
\n\u200eIa juga menjelaskan indikator desa sadar HAM, peran penggerak HAM serta rencana kerja yang akan dilakukan di Desa Pulo Sarok.
\n\u200e
\n\u200ePembahasan kemudian berkembang dalam sesi tanya jawab interaktif. Masyarakat dan unsur pemerintahan membahas penerapan prinsip HAM di tengah kehidupan masyarakat yang memiliki adat, budaya dan nilai-nilai syariat Islam.
\n\u200e
\n\u200eDiskusi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya menerjemahkan konsep HAM agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari hari. []<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"