Aceh Singkil,MNJ. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memperkuat upaya mitigasi banjir dan longsor melalui pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara terpadu. Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi Satuan Tugas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Jumat, 2 Oktober 2026.
Rapat berlangsung secara daring dari Op-Room Kantor Bupati Aceh Singkil. Forum tersebut membahas tindak lanjut penanganan dan pengelolaan DAS sekaligus strategi pemerintah dalam mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.
Rapat itu dipimpin Sekretaris pada Sekretariat Tim Pelaksana Satgas, Tomsi Tohir. Hadir dalam rapat itu sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, termasuk Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup, Sekretaris Utama BNPB, BMKG dan BPKP, serta para gubernur dan bupati/wali kota dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dari Aceh Singkil, rapat diikuti Asisten II, Faisal, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Surkani, Kepala Pelaksana BPBD, Al Husni, Kabag Administrasi Pembangunan, Syahrial, dan Kabid PUPR, Asmi Darna.
Tomsi mengatakan penanganan bencana tidak boleh berhenti pada rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana terjadi. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memperkuat mitigasi agar risiko dan dampak bencana dapat ditekan.
“Kita tidak hanya berbicara mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana, tetapi bagaimana membangun sistem mitigasi yang mampu mengurangi risiko dan dampak bencana ke depan,” kata Tomsi.
Menurut dia, pengelolaan DAS harus dilakukan dari hulu hingga hilir dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian terkait dan pemangku kepentingan lainnya.
Tomsi juga meminta hasil koordinasi diterjemahkan menjadi langkah konkret di daerah. Pemetaan kawasan rawan bencana, pengendalian kerusakan lingkungan, normalisasi dan pemeliharaan infrastruktur, serta penguatan koordinasi antarinstansi perlu menjadi bagian dari tindak lanjut.
“Data, pemetaan risiko, kondisi lingkungan dan infrastruktur harus menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan dan mitigasi,” ujarnya.
Kepala DLH Aceh Singkil, Surkani, mengatakan pengelolaan DAS penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mengurangi potensi banjir dan longsor.
“Pengelolaan DAS tidak bisa dilihat secara parsial, karena kondisi di hulu akan memberikan dampak sampai ke hilir. Karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor untuk menjaga tutupan lahan, mengendalikan kerusakan lingkungan dan memperkuat langkah mitigasi,” kata Surkani.
Dia mengatakan karakteristik wilayah Aceh Singkil membutuhkan pengelolaan lingkungan yang terintegrasi dan berbasis data. Dengan pendekatan tersebut, penanganan bencana diharapkan tidak hanya bersifat responsif setelah bencana terjadi, tetapi juga preventif untuk mengurangi risikonya.[]
