Halo#sobatrutapura
Jumat,13 November 2026, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung Pura menggelar Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dengan agenda pembahasan Pengusulan Integrasi dan Remisi Keterlambatan Administrasi. Sidang ini diselenggarakan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), sekaligus wujud komitmen Rutan Tanjung Pura dalam memastikan pemenuhan hak-hak narapidana dilaksanakan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumat (13/11)
Sidang TPP kali ini membahas dua materi utama. Materi pertama adalah pengusulan integrasi bagi 16 orang narapidana, yang terdiri atas 11 orang usulan Pembebasan Bersyarat (PB) dan 5 orang usulan Cuti Bersyarat (CB). Materi kedua adalah pengusulan remisi keterlambatan administrasi bagi 58 orang narapidana, yaitu remisi yang seharusnya telah diterima namun belum terproses tepat waktu karena adanya keterlambatan secara administratif. Seluruh usulan tersebut dibahas secara cermat agar setiap berkas memenuhi persyaratan substantif maupun administratif sebelum diteruskan kepada pihak yang berwenang.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Rutan Tanjung Pura, Fransisco Pandia, Kepala Pengamanan Rutan (KA KPR), Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, serta jajaran pegawai dan Komandan Regu Jaga. Turut hadir pula keluarga penjamin dan Warga Binaan yang diusulkan. Kehadiran keluarga penjamin menjadi bagian penting dalam proses ini, karena memberikan kesempatan bagi seluruh pihak untuk memperoleh penjelasan secara langsung serta memastikan kesiapan dan komitmen terhadap pelaksanaan program integrasi.
Dalam rangka menjaga akuntabilitas dan mutu penilaian, Rutan Kelas IIB Tanjung Pura juga mengundang Tim pelayanan dan pembinaan narapidana dan anak binaaan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara serta Tim Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan. Keterlibatan kedua pihak tersebut diharapkan dapat memberikan masukan, arahan, dan sinergi lintas unit, khususnya terkait penelitian kemasyarakatan serta pembimbingan klien yang akan menjalani program integrasi di tengah masyarakat.
Melalui pelaksanaan sidang ini, diharapkan seluruh usulan dapat diproses secara objektif, tepat sasaran, dan sesuai prosedur sehingga hak-hak WBP yang telah memenuhi syarat dapat segera terpenuhi. Rutan Tanjung Pura menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembinaan, serta menegakkan prinsip pelayanan publik yang bersih, transparan, dan tanpa pungutan biaya dalam setiap tahapan pengusulan hak WBP.
#sobatrutapura #ditjenpas #pemasyarakatansumut #Pemasyarakatan #kemenipas
( Redaksi JUlHADI )
