ACEH SINGKIL, MNJ. Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Singkil berdampak pada infrastruktur.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Singkil, Al Husni mengatakan di Desa Sebatang, Kecamatan Gunung Meriah, bagian abutment atau struktur penyangga Jembatan Tinggi dilaporkan patah dan amblas, sementara lima tiang listrik milik PLN roboh akibat tergerus banjir.
Jembatan tersebut merupakan bagian dari jalur mitigasi tsunami yang menghubungkan Desa Sebatang menuju Desa Pea Bumbung.
“Kerusakan ini membuat jembatan belum dapat dilalui kendaraan,” ujar Husni dalam keterangannya, Ahad, 15 November 2026.
Sementara itu, enam desa masih mengalami genangan, yaitu Pea Bumbung, Rantau Gedang, Kilangan, Suka Makmur, Ujung Bawang, dan Sebatang.
Di Desa Pea Bumbung, ketinggian air berkisar 20 sentimeter hingga 1,5 meter. Genangan masih merendam permukiman dan badan jalan sehingga tidak dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.
Di Desa Rantau Gedang, ketinggian air mencapai sekitar 50 sentimeter.
Adapun di Desa Ujung Bawang, air mulai menggenangi permukiman dan badan jalan dengan ketinggian sekitar 25 sentimeter, tetapi kendaraan masih dapat melintas.
Genangan di Desa Kilangan, tepatnya Jalan Inpres menuju Desa Suka Makmur, mencapai sekitar 16 sentimeter.
Sementara di Desa Suka Makmur, ketinggian air sekitar 17 sentimeter. Kedua ruas jalan tersebut masih dapat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat.
Di Desa Sebatang, genangan masih menutupi badan jalan dan Jembatan Tinggi sehingga akses belum dapat dilalui.
Berdasarkan laporan sementara, di Desa Ujung Bawang, tujuh rumah warga dilaporkan terendam. Jumlah warga terdampak masih dalam pendataan.
Selain kerusakan Jembatan Tinggi di Sebatang, satu unit jembatan kayu di Desa Lae Riman juga dilaporkan rusak.
BPBD Aceh Singkil menyebut banjir dipicu tingginya intensitas hujan yang menyebabkan Sungai Lae Cinendang dan Sungai Lae Soraya meluap.
Petugas BPBD bersama unsur terkait masih melakukan pemantauan, asesmen cepat, pendataan warga terdampak, serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa, TNI/Polri, dan unsur lainnya.[]
