Blog  

LSM MAUNG: Aspirasi Mahasiswa Harus Didengar, Kekerasan dan Perusakan Tidak Dibenarkan

Oplus_16908288

TASIKMALAYA, 21 NOVEMBER 2026, MEDIA NASIONAL JURNALIS.COM | Peristiwa kericuhan aksi demonstrasi ratusan mahasiswa di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya pada Rabu, 28 Oktober 2026, patut menjadi bahan evaluasi serius bagi seluruh pemangku kepentingan di Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, aksi yang awalnya merupakan penyampaian aspirasi tersebut berakhir ricuh. Gerbang kantor DPRD dilaporkan roboh, sementara seorang anggota kepolisian mengalami luka serius hingga diberitakan mengalami patah tulang hidung.

DPC LSM Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG) Kota Tasikmalaya memandang bahwa peristiwa ini tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan kerusakan fasilitas gedung dewan. Lebih jauh, kejadian tersebut merupakan peringatan bahwa komunikasi antara masyarakat, mahasiswa, pemerintah daerah, dan lembaga legislatif perlu diperbaiki.

1. HAK MENYAMPAIKAN PENDAPAT HARUS DILINDUNGI

Mahasiswa merupakan bagian penting dari kekuatan moral dan kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.

“Kritik terhadap kebijakan pemerintah, tuntutan perbaikan pelayanan publik, serta pengawasan terhadap kinerja pejabat negara merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat”. Tutur Drs Oki D Mustari. Sabtu (21/11/26).

Hak tersebut dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Baca juga artikel beritanya  Kunjungi Sentra Gambo, PKK Sumsel Buktikan Cinta Produk Lokal dengan Memborong

Namun, kebebasan menyampaikan pendapat tidak berarti kebebasan melakukan kekerasan, mengancam keselamatan orang lain, atau merusak fasilitas publik.

Kami menegaskan bahwa tindakan kekerasan dan perusakan tidak dapat dibenarkan, siapa pun pelakunya.

2. DPRD JANGAN HANYA MENJADI GEDUNG, TETAPI HARUS MENJADI RUMAH ASPIRASI RAKYAT

Kami juga mengingatkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tanggung jawab politik dan moral untuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

Ketidakhadiran pimpinan daerah atau pimpinan DPRD dalam menemui massa, sebagaimana diberitakan, perlu menjadi bahan evaluasi kelembagaan.

Memang tidak setiap tuntutan harus langsung dipenuhi. Namun, masyarakat berhak mendapatkan penjelasan, ruang dialog, dan kepastian tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan.

Jangan sampai masyarakat merasa hanya memiliki jalan demonstrasi untuk memperoleh perhatian pemerintah.

3. SOLUSI DAN LANGKAH KONKRET

DPC LSM MAUNG Kota Tasikmalaya menyampaikan beberapa rekomendasi:

Pertama, kepada DPRD Kota Tasikmalaya.

Membuka ruang dialog permanen dengan mahasiswa, organisasi masyarakat, dan elemen warga. Setiap aspirasi perlu dicatat, dibahas, serta diberikan jawaban dan tindak lanjut yang transparan.

Kedua, kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Baca juga artikel beritanya  Kondisi Bangunan SD Negeri 8 Lesten Pining Sangat Memprihatinkan

Melakukan evaluasi terhadap persoalan-persoalan yang menjadi tuntutan demonstran, termasuk pelayanan publik, keamanan lingkungan, penerangan jalan umum, serta kebijakan pembangunan daerah.

Ketiga, kepada mahasiswa dan penyelenggara aksi.

Tetap menjaga idealisme dan daya kritis, tetapi mengedepankan aksi damai, disiplin komando, serta tidak melakukan tindakan yang membahayakan keselamatan maupun merusak fasilitas umum.

Keempat, kepada aparat keamanan.

Mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, profesional, dan proporsional sesuai ketentuan hukum. Apabila terjadi dugaan pelanggaran, harus dilakukan pemeriksaan secara objektif dan transparan.

Kelima, kepada seluruh pihak terkait.

Melakukan evaluasi bersama atas kronologi kejadian, kerusakan fasilitas, korban luka, serta penyebab terjadinya eskalasi konflik agar kejadian serupa tidak terulang.

4. JANGAN SALING MENYALAHKAN, MARI MEMPERBAIKI DEMOKRASI

Menurut kami, demokrasi tidak boleh diukur dari seberapa keras massa berteriak atau seberapa kuat aparat membubarkan demonstrasi.

Demokrasi yang sehat diukur dari kemampuan pemerintah mendengarkan rakyat, kemampuan mahasiswa menyampaikan kritik secara bertanggung jawab, serta kemampuan aparat menjaga keamanan tanpa mengabaikan hak asasi manusia.

Gerbang DPRD boleh diperbaiki, tetapi kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan juga harus dipulihkan.

Jangan sampai kerusakan fisik menjadi gambaran keretakan komunikasi antara rakyat dan wakilnya.

Baca juga artikel beritanya  Kapolres Aceh Singkil Gelar Kumpul Bersama Masyarakat, Tampung Keluhan Kamtibmas

DASAR HUKUM

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3), tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
2. UUD 1945 Pasal 28J, tentang kewajiban menghormati hak asasi orang lain.
3. UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
4. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

Kami percaya mahasiswa adalah mitra kritis pembangunan, bukan musuh pemerintah.

Pemerintah dan DPRD juga bukan pihak yang harus selalu berhadapan dengan rakyat, melainkan penyelenggara pemerintahan yang wajib membuka ruang partisipasi publik.

“Kritik jangan dibungkam, aspirasi jangan diabaikan, tetapi kekerasan dan perusakan jangan dibenarkan”. Pungkas orang nomor satu di DPC MAUNG Kota Tasik Malaya

Mari kita bangun Tasikmalaya yang demokratis, aman, santun, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM MAUNG
Ket Foto : Ilustrasi (Ist)

Mnj.com

JAUHARI M YUNUS, S.E. CFLE. CPPJ. C.JI. C.L.WI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *