Bukit Tinggi Nasionaljurnalis.com-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Pasaman Barat bekerjasama dengan KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Bukit Tinggi Serta Kejaksaan Negeri Pasaman Barat melaksanakan Sosialisasikan tentang perpajakkan dan pencegahan anti korupsi.
“Kegiatan Sosialisasi ini diikuti Kaur Keuangan 90 nagari yang ada di Kabupaten Pasaman Barat bertujuan agar tertib pajak dan tidak melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan nagari”, ungkap nya.
Hal itu di katakan kepala DPMN Randy Hendrawan dalam arahan nya sekaligus membuka kegiatan sosialisasi di Hotel Santika Bukit Tinggi, Minggu 22 Oktober 2023.
Lebih lanjut ia juga menjelaskan dengan bertambah nya nagari-nagari di Pasaman Barat dari 19 menjadi 90 nagari tentu anggaran bertambah dulu 34 Milyard menjadi 97 Milyard.
“Tentu hal ini kaur keuangan harus berhati hati dan teliti karna sebagai tongak utama dalam pencairan dana yang ada di nagari”, ucap nya
Sosialisasi tentang perpajakkan dan pencegahan berlangsung selama tiga hari dengan narasumber dari pegawai pajak dan dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat.
Plt Asistent II bidang perekonomian dan pembangunan pemkab pasbar Endang Rirpinta sebagai narasumber menambahkan beberapa hal tentang program prioritas Anggaran Dana Desa (ADD) dari kementrian desa.
1.Jaminan kesehatan nasional,
Alokasi Dana Desa (ADD) untuk daerah tertinggal pemerintah desa (Nagari) melaksanakan, menetapkan dan menyusun optimalisasi program jaminan kesehatan nasional.
2.Pencegahan Narkoba
Prioritas pengunaan dana desa tentang pencegahan Narkoba melalui kegiatan PAGN, Melalui sosialisasi kesekolah dan masyarkat.
3.Pemberian bantuan langsung tunai atau padat karya
Menetapkan Pengunaan Anggaran Dana Desa untuk bantuan langsung tunai untuk masyarkat dan padat karya.
4. Penangulangan TBC
Tersedia kebijakan Anggaran dana desa untuk percepatan eliminasi Penyakit TBC.
5.Percepatan penurunan stunting
Memproritas kan dana desa untuk mendukung percepatan penangan stunting.
6. Operasional Pemerintaha Desa
Memprioritas kan Anggaran dana desa sebanyak tiga persen untuk operasional desa.
7. Ketahanan Pangan
Memprioritas Anggaran dana desa untuk ketahanan pangan.
“Selain menerangkan tujuh point tentang prioritas dana desa ia juga berharap kepada kaur keuangan di nagari ini agar dapat memahami perkembangan digitalisasi tentang keuangan”, tutupnya (Handro)
