BENER MERIAH Mnj.com
Sebanyak 36 kepala keluarga (KK) korban bencana dari empat desa, yakni Alur Gadeng (20 KK), Rime Raya (12 KK), Pulo Intan (3 KK), dan Gemasih (2 KK), saat ini masih bertahan di hunian sementara (huntara) yang berlokasi di Kilometer 60, Dusun Pelita, Balai Pertanian Pelita, Desa Rime Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.
Namun di tengah kondisi sulit tersebut, warga justru mengeluhkan dugaan raibnya bantuan sembako yang seharusnya mereka terima dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, setiap kepala keluarga seharusnya menerima dua paket sembako. Namun, warga mengaku hanya menerima satu paket saja.
“Seharusnya dua paket per KK, tapi kami hanya dapat satu paket,” ujar salah satu warga kepada media, Minggu (12/4/2026) di lokasi huntara.
Lebih lanjut, warga juga menyebut adanya perbedaan distribusi di lokasi lain. Di huntara yang berada di Desa Tunyang, Kecamatan Timang Gajah, warga mengaku menerima hingga tiga paket sembako per KK.
Menindaklanjuti informasi tersebut, pihak media melakukan penelusuran langsung ke lokasi huntara di Desa Tunyang.
Hasilnya, sejumlah warga membenarkan bahwa mereka menerima tiga paket bantuan.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, pihak bagian logistik yang disebut bernama Satria mengaku bahwa bantuan telah didistribusikan sesuai prosedur.
“Iya, sudah kami bagikan. Ada juga perwakilan dari pihak pertanian. Yang satu sudah duluan kami bagi, ini yang kedua, dua paket,” ujarnya.
Namun, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan fakta di lapangan. Warga di lokasi huntara Kilometer 60 mengaku hanya menerima satu paket sembako.
Perbedaan data dan realisasi di lapangan ini memunculkan dugaan adanya oknum atau “tim siluman” yang bermain dalam penyaluran bantuan, sehingga hak masyarakat terdampak tidak tersalurkan secara utuh.
Warga berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera turun tangan untuk melakukan investigasi dan memastikan bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak.
“Jangan sampai di tengah penderitaan kami, masih ada yang mengambil keuntungan,” keluh warga.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan instansi terkait agar penyaluran bantuan ke depan dapat lebih transparan dan tepat sasaran.
