Medan.MNJ.NEWS.COM.
Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumatera Utara mengungkap dugaan tindak pidana penculikan dan perdagangan bayi yang baru dilahirkan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka yang diduga terlibat dalam rangkaian transaksi jual beli bayi hingga berpindah tangan beberapa kali.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Jumat (20/11/2026), dipimpin Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sumut Kombes Pol. Kristinattara Wahyuningrum, S.H., M.H., didampingi Kepala Dinas P3AKB Provinsi Sumatera Utara Dwi Endah Purwanti, S.S., M.Si., Wakil Direktur Ditres PPA dan PPO AKBP Yon Edi Winara, S.H., S.I.K., M.H., serta jajaran terkait.
Kombes Pol. Kristinattara menjelaskan, pengungkapan perkara ini berawal dari laporan seorang perempuan berusia 22 tahun yang kehilangan bayinya setelah melahirkan di salah satu rumah sakit di Kota Medan pada 8 November 2026.
“Awalnya, tersangka menawarkan diri untuk membantu mengasuh bayi korban setelah dilahirkan. Tersangka menjanjikan bahwa ibu kandung tetap dapat bertemu dan melihat anaknya kapan saja. Namun, setelah bayi lahir, justru diduga terjadi transaksi penjualan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan ibu kandung,” jelasnya.
Peristiwa tersebut bermula ketika korban mencari orang yang bersedia mengasuh bayinya melalui media sosial TikTok pada Oktober 2026. Korban kemudian dihubungi salah seorang tersangka yang menyatakan bersedia merawat anak tersebut dengan alasan belum memiliki anak.
Pada 8 November 2026, korban melahirkan seorang bayi laki-laki di salah satu rumah sakit di Medan. Selama proses persalinan, tersangka bersama suaminya datang dan membantu merawat korban.
Namun, sehari setelah persalinan, tepatnya 9 November 2026, bayi tersebut diduga dialihkan kepada pihak lain melalui skenario yang telah disepakati sebelumnya.
Penyidik mengungkap, tersangka pertama diduga telah menyepakati penjualan bayi kepada tersangka lainnya dengan nilai Rp10,5 juta saat masih berada di rumah sakit.
Setelah korban diperbolehkan pulang, bayi tersebut digendong oleh tersangka lain dengan alasan membantu ibu yang baru menjalani persalinan. Dalam perjalanan meninggalkan rumah sakit, bayi kemudian dipindahkan ke kendaraan lain dan diserahkan kepada pihak berikutnya dengan nilai transaksi Rp13 juta.
Rangkaian transaksi berlanjut hingga bayi tersebut diduga kembali diperjualbelikan dengan nilai Rp20 juta melalui perantara dua tersangka lainnya. Bayi kemudian dibawa ke wilayah Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu, untuk dirawat oleh pihak yang menerima bayi tersebut.
Sementara itu, korban yang terus meminta agar bayinya dikembalikan justru ditinggalkan seorang diri di sebuah apartemen di kawasan Setia Budi, Medan. Tersangka yang sebelumnya menjanjikan akan mempertemukan korban dengan bayinya diduga melarikan diri dan mengganti nomor telepon untuk menghindari pelacakan.
Atas kejadian tersebut, korban melapor ke Polda Sumut pada 12 November 2026 melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/1930/XI/2026/SPKT/Polda Sumut.
Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial D.N.O. (24), A.A. (20), C.A.P.A. alias I (27), E.Y.S. alias M.Y. (39), D.H. (41), E.Z.S. (55), dan F.S. (65).
Ketujuh tersangka diduga memiliki peran berbeda, mulai dari pihak yang menawarkan pengasuhan, melakukan transaksi, menjadi perantara, hingga pihak yang menerima dan membawa bayi untuk dirawat.
Dalam perkara ini, penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu lembar surat keterangan kelahiran bayi, bukti pembayaran biaya rumah sakit, bukti transfer uang, satu unit mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi BK 1704 VU, delapan unit telepon genggam, perlengkapan bayi, serta pakaian korban yang dibeli oleh tersangka.
Penyidik juga telah memeriksa 10 orang saksi guna mendalami keterlibatan masing-masing tersangka dan melengkapi proses pembuktian perkara.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 450 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 83 juncto Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Kristinattara menegaskan, Polda Sumut berkomitmen memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak serta menindak tegas setiap dugaan tindak pidana eksploitasi dan perdagangan orang.
( Redaksi JUlHADI )













