Mnj.com Bener Meriah | Jumat, 24 Juli 2026
Sejumlah warga Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, menyampaikan ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Reje Kampung (Kepala Desa) Rahmadi. Mereka mendesak Bupati Bener Meriah dan Pemerintah Kecamatan Bukit segera mengambil langkah tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Desakan tersebut disampaikan menyusul adanya temuan Inspektorat Kabupaten Bener Meriah terkait pengelolaan keuangan desa.
Menurut keterangan masyarakat, nilai temuan tersebut mencapai Rp308.900.000 (tiga ratus delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan telah ditindaklanjuti dengan pengembalian sejumlah dana sesuai hasil pemeriksaan.
“Kami atas nama masyarakat Kampung Ujung Gele sudah tidak menerima Rahmadi sebagai Kepala Desa. Kami berharap Bupati Bener Meriah dan Camat Bukit segera mengambil tindakan sesuai aturan yang berlaku.
Kami menginginkan pemimpin yang jujur, bersih, dan mampu mengayomi masyarakat,” ujar salah seorang perwakilan warga kepada media.
“Kami atas nama masyarakat Desa Ujung Gele meminta Bupati Bener Meriah segera menyelesaikan persoalan ini. Kalau bupati tidak bisa menyelesaikan kami, atas nama masyarakat Desa Ujung Gele akan demo ke kantor bupati,” ujar salah seorang perwakilan warga kepada media.
Masyarakat menilai temuan tersebut telah menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan kampung. Karena itu, mereka meminta pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap jabatan Kepala Desa berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat dan ketentuan hukum yang berlaku.
Warga juga berharap Pemerintah Kabupaten Bener Meriah segera menghadirkan kepastian hukum dan administrasi agar roda pemerintahan Kampung Ujung Gele dapat kembali berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kepala Desa Rahmadi, Pemerintah Kecamatan Bukit, maupun Pemerintah Kabupaten Bener Meriah belum memberikan keterangan atau tanggapan resmi terkait tuntutan masyarakat tersebut.
Media ini memberikan ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Redaksi
