Subulussalam Aceh. Medianasionaljurnalis.com. Menyedihkan pengelolaan Rumah Sakit Umum daerah. layanan Poliklinik dan layanan operasi elektif lainnya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam, untuk sementara harus ditutup. Dikarenakan para dr spesialis melakukan mogok kerja,hutang mencapai 19 miliar. Jumat, (27/13/24).
Dari informasi yang didapat motif mogok kerja para Dokter spesialis ini dikarenakan insentif para dokter tak kunjung dibayarkan Pemko melalui pengelola Rumah Sakit umum kota Subulussalam. Kemudian hutang RSUD dan pengelola rumah Sakit mencapai 15 miliar sampai tahun 2024. Informasi ini tersebar luas diberbagai medsos dan berita online. Direktur Rumah Sakit berulang kali dikompirmasi terkait manjemen rumah sakit tak memberi jawaban atas runyamnya pengelolaan rumah sakit umum kota Subulussalam.
Memang melihat kondisi ini, Penjabat Wali Kota Subulussalam Azhari S.Ag Msi terlihat langsung Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Rumah Sakit setempat ini. Pj Wali Kota Subulussalam langsung melakukan Rapat internal bersama para dr Spesialis dan pihak manajemen Rumah Sakit.
Namun Mogok kerja dr spesialis Rumah Sakit daerah kota Subulussalam adalah hasil keputusan para dr. Spesialis secara bersama sama. keputusan dr spesialis ini telah disampaikan langsung ke pimpinan manajemen RSUD. Namun sampai saat ini belum juga realisasi untuk pembayaran insentif hingga, dr memutuskan untuk Mogok kerja.
Sejauh ini hasil rapat internal Pemerintah kota dan manajemen RSUD belum diketahui terhadap dampak mogok kerjanya para dr spesialis dan potensi atas pembayaran insentif Dokter RSUD. Termasuk belum ada jalan keluar solusi atas permasalahan yang menimpa para medis dan dokter di Rumah Sakit umum daerah Kota Subulussalam.
Hasil musyawarah dan kesepakatan bersama, para dr spesialis di Rumah Sakit umum di Kota Subulussalam itu memutuskan untuk mogok kerja hingga batas yang belum dapat di tentukan.
Bahkan usulan Untuk pembayaran insentif dokter di bayar 2 bulan dari 4 bulan. Dikarenakan Kota Subulussalam saat ini tengah defisit.
Para dokter menuntut jasa medis dibayar. Karena itu sudah dibayar oleh pihak BPJS melalui Rumah Sakit. Tapi sampai sekarang pihak Rumah sakit belum juga membayarkannya kepada para Dokter Spesialis tersebut.
“Pergantian Direktur RSUD dan Pengelola rumah Sakit harusnya dipercepat guna perbaikan citra dan keterjaminan pasien mendapatkan pelayanan yang baik, efesien dan terukur. Kata salah satu Pimpinan LSM Suara Putra Aceh.” Ujar Anton
Sejauh amburadul nya pengelolaan Rumah Sakit umum daerah kota Subulussalam karena tata kelola RSUD tidak dikelola dengan baik hingga manajamen rumah sakit amburadul. Penyaluran jasa dokter hingga pelayanan di Rumah sakit tidak dapat maksimal. Padahal dana untuk membayar jasa para medis sudah direalisasikan melalui angaran Jaminan kesehatan dan peran BPJS Subulussalam yang diduga diselewengkan anggarannya oleh pemerintah kota Subulussalam dibawah Pj. Walikota Subulussalam.
Beberapa poin yang membuat bangkrutnya pengelolaan keuangan daerah dikota Sada Kata Subulussalam berdasarkan temuan BPK RI perwakilan Aceh tahun 2023 menyangkut keuangan yang tidak tepat diduga disalahgunakan pimpinan daerah serta pimpinan SKPK diantaranya
Permasalahan Keuangan
1. *Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik*: Penggunaan dana sebesar Rp7.698.444.932 tidak sesuai ketentuan.¹
2. *Penggunaan DAK Fisik*: Penggunaan dana sebesar Rp10.931.159.741 tidak sesuai dengan ketentuan aturan.
3. *Penggunaan Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)*: Penggunaan dana sebesar Rp15.685.037.860 tidak sesuai ketentuan.
4. *Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit*: Penggunaan dana sebesar Rp7.025.546.000 tidak sesuai ketentuan.
5. *Penggunaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS)*: Penggunaan dana sebesar Rp3.102.805.473 tidak sesuai ketentuan./)tim.
Kaperwil Aceh : M.yantoro
