Blog  

Sejumlah Proyek Revitalisasi Sekolah di Aceh Singkil Diduga Tidak Sesuai Bistek, APH di Minta Bertindak


Aceh Singkil,  MNJ. Pelaksanaan sejumlah proyek revitalisasi (revit) bangunan sekolah di Kabupaten Aceh Singkil pascabanjir menjadi perhatian. Dalam pantauan Awak media diberapa sekolah titik selolah yang mendapatkan pembangunan tersebut dari anggaran APBN dengan Jumlah anggaran mencapai ratusan hingga milyaran disetiap sekolah terdampak. ditemukan sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, antara lain pemasangan papan informasi proyek dan penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh pekerja.serta dugaan mar”up Barang

Proyek revitalisasi tersebut merupakan bagian dari upaya perbaikan bangunan sekolah yang terdampak banjir dengan dukungan anggaran pemerintah pusat melalui program di bidang pendidikan. Dalam informasi yang dihimpun media, pekerjaan menggunakan anggaran APBN dengan pola pelaksanaan swakelola.Kursus Online

Pantauan lapangan itu menjadi dasar bagi media untuk meminta penjelasan dari pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil mengenai pelaksanaan pekerjaan, penerapan standar keselamatan kerja, serta pemenuhan ketentuan keterbukaan informasi proyek.

Baca juga artikel beritanya  LSM - WRI dampingi PKS dapil Kolaka I antisipasi Kecurangan dalam perolehan Kursi Legislatif

Diduga Di SDN alur linci Kecamatan Suro Makmur, Kabupaten Aceh Singkil, salah satu sekolah terlihat berapa bangunan tidak sesuai gambar atau bistek , papan informasi proyek tidak terlihat di sekolah sesuai hasil. Pantauan awak media dilapangan. Kondisi tersebut perlu diklarifikasi kepada pelaksana kegiatan untuk memastikan apakah itu telah sesuai dengan ketentuan teknis dan prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Anggaran proyek pembangunan revit sekolah dari APBN merupakan salah satu sarana keterbukaan kepada publik bukan menghindar atau bungkam saat ditanya oleh masyarakat kepada pihak tertentu kepala sekolah atau pun dinas pendidikan. Informasi yang dicantumkan semestinya dapat dibaca dan diakses dengan mudah sehingga masyarakat mengetahui pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

Dalam proyek yang menggunakan anggaran negara, keterbukaan informasi juga penting untuk mendukung pengawasan publik terhadap pelaksanaan kegiatan, termasuk informasi mengenai sumber anggaran, nilai pekerjaan, waktu pelaksanaan, dan pihak yang bertanggung jawab.

Baca juga artikel beritanya  Perkuat Meritokrasi, Polri Konsolidasikan Asesor Assessment Center

Meski demikian, untuk menyimpulkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan proyek, diperlukan pemeriksaan dokumen pelaksanaan, aturan teknis yang berlaku, serta keterangan dari pihak yang berwenang APH Kabupaten dan Provinsi Aceh

Kondisi Bangunan diduga yang tidak sesuai dengan Gambar Atau Bistek dapat menimbulkan kecurigaan publik terhadap bangunan dan kualitas, sebagaimana terlihat dalam pantauan tersebut perlu dikonfirmasi kepada pelaksana kegiatan maupun pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan pekerjaan. Konfirmasi diperlukan untuk mengetahui apakah perlengkapan keselamatan tersedia, bagaimana pengawasan dilakukan, serta langkah apa yang diambil untuk memastikan keselamatan pekerja.

Kepala SDN Alur Linci., telah dihubungi media untuk dimintai keterangan mengenai pelaksanaan proyek revitalisasi di sekolah tersebut.

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam bahan berita, hingga naskah ini disusun, belum ada jawaban atau tanggapan dari pihak kepala sekolah atas permintaan konfirmasi melalui WhatsApp hingga pemblokiran no Wa

Baca juga artikel beritanya  Sosialisasi Peningkatan SDM TPS3R di Kolaka, Sangat Penting Bagi Pekerja

Namun, hingga berita ini disusun, tanggapan dari pejabat tersebut belum diterima.

Program revitalisasi sekolah memiliki tujuan mendukung pemulihan dan peningkatan kualitas sarana pendidikan, termasuk bangunan yang mengalami kerusakan akibat bencana. Karena itu, pelaksanaannya perlu memperhatikan kualitas pekerjaan, transparansi penggunaan anggaran, serta keselamatan tenaga kerja.Kursus Online

Pengawasan terhadap proyek yang menggunakan APBN juga penting untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan program, dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, dan mekanisme swakelola yang berlaku.

Masyarakat dapat ikut mengawasi melalui informasi yang tersedia dan menyampaikan laporan kepada instansi berwenang apabila menemukan indikasi ketidaksesuaian. Setiap laporan tetap perlu diperiksa berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *