MANADO, SULUT 22 NOVEMBER 2026 — MEDIA NASIONAL JURNALIS.COM | DPD LSM Monitor Aparatur Untuk Negara dan Golongan (MAUNG) Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan sorotan sekaligus dukungan terhadap langkah Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset yang melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) pada Kamis (19/11/2026). Laporan tersebut diajukan terkait dugaan pelanggaran etik dalam proses pembahasan hingga pengesahan RUU Perampasan Aset yang telah disahkan menjadi undang‑undang pada hari yang sama.
Ketua DPD LSM MAUNG Provinsi Sulawesi Utara, HJ. TRISYULWATI IVONNE MAKAMINAN, menyatakan bahwa isu transparansi dan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang‑undangan merupakan hal yang sangat fundamental bagi demokrasi Indonesia.
“Kami di DPD LSM MAUNG Sulawesi Utara menyampaikan dukungan terhadap upaya ICW dan Koalisi Advokasi Perampasan Aset untuk meminta MKD memeriksa proses pengesahan RUU Perampasan Aset. Pembentukan undang‑undang seharusnya terbuka, memberikan akses informasi kepada publik, serta melibatkan elemen masyarakat sipil agar hasil undang‑undang benar‑benar berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Hj. Trisyulwati Ivonne Makaminan. Minggu (22/11/26).
POKOK SOROTAN LAPORAN ICW
ICW melalui Kepala Divisi Hukum dan Investigasi, Ibrahim, menegaskan bahwa publik dan pihak koalisi tidak mendapatkan akses draf naskah RUU Perampasan Aset sepanjang proses pembahasan hingga pengesahan. Kondisi ini dinilai mengabaikan prinsip partisipasi bermakna, karena masyarakat sipil tidak diundang maupun dilibatkan dalam perumusan kebijakan tersebut.
Pengaduan ke MKD ini merupakan kelanjutan dari somasi yang telah dilayangkan koalisi pada tanggal 16 November 2026. ICW meminta MKD untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan menjatuhkan sanksi apabila terbukti terjadi pelanggaran etik akibat tidak disebarluaskannya rumusan RUU kepada publik.
“Keterbukaan informasi adalah hak masyarakat. Jangan sampai undang‑undang yang sangat strategis untuk pemberantasan korupsi justru dibahas dan disahkan tanpa keterlibatan publik yang bermakna,” tegas Hj. Trisyulwati Ivonne Makaminan.
DPD LSM MAUNG Sulawesi Utara berharap MKD dapat memeriksa perkara ini secara objektif, transparan, dan profesional. Apabila terbukti ada pelanggaran etik, maka harus ada tindakan tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh rakyat Indonesia.
“Kami mendukung pemberantasan korupsi secara tegas, namun proses pembentukan undang‑undang juga harus mengikuti prinsip demokrasi, keterbukaan, serta partisipasi masyarakat. Semoga MKD segera memberikan kepastian kepada publik,” Pungkasnya
DPD LSM MAUNG PROVINSI SULAWESI UTARA —
Kritis, Objektif, Solutif, Berpihak Kepada Masyarakat
Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM MAUNG
Ket Foto : Ilustrasi (Ist)
Mnj.com
JAUHARI M YUNUS S.E.CFLE.CPPJ.C.JI.C.L.WI













