KOTA BANDUNG Nasionaljurnalis.com
Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH, mendukung penuh langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang mengusulkan agar sebagian jalan nasional dikelola oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut Prof. Sutan, selama ini pembagian kewenangan pengelolaan jalan memang sudah diatur: jalan nasional dikelola Kementerian Pekerjaan Umum (PU), jalan provinsi oleh Dinas PU Provinsi, jalan kabupaten/kota oleh Dinas PU setempat, dan jalan desa oleh pemerintah desa. Namun dalam praktiknya, banyak jalan nasional yang berada di pusat kota atau perbatasan wilayah justru terabaikan perawatannya, padahal memiliki fungsi vital dan berdampak langsung pada keselamatan masyarakat.
“Langkah Gubernur KDM sudah sangat tepat. Saya berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memerintahkan Menteri PU untuk bersinergi dengan para gubernur di seluruh Indonesia, agar pengelolaan jalan nasional yang vital bisa diserahkan ke daerah demi perawatan yang lebih cepat dan efektif,” ujar Prof. Sutan Nasomal.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan langsung memperbaiki jalan nasional, meskipun kerusakannya nyata dan sering memicu kecelakaan.
Karena itu, Pemprov Jabar mengusulkan agar beberapa ruas jalan nasional, terutama yang berada di kawasan pusat pemerintahan dan kota-kota besar, dapat dikelola oleh daerah melalui mekanisme kerja sama.
“Jalan dari Pasteur ke Kota Bandung itu jalan nasional. Tahun 2026 akan kami rekonstruksi menggunakan APBD Provinsi, dengan skema MoU bersama Kementerian PU,” ujar KDM di Gedung Sate, Selasa (3/2/2026).
Meski kebijakan ini akan menambah beban anggaran daerah, KDM menilai hal tersebut tidak menjadi masalah demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Selain ruas jalan di Bandung, Pemprov Jabar juga berencana memperbaiki jalan Pantura Jawa Barat yang selama ini banyak mengalami kerusakan akibat statusnya sebagai jalan nasional.
Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa langkah KDM seharusnya menjadi contoh bagi gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Menurutnya, sinergi pusat dan daerah adalah kunci agar infrastruktur jalan nasional yang berada di wilayah perkotaan dapat terpelihara dengan baik.
“Ini demi kepentingan rakyat. Jalan yang rusak bukan soal kewenangan semata, tapi soal keselamatan dan keadilan pembangunan,” tegas Prof. Sutan saat memberikan keterangan kepada para pemimpin redaksi media cetak dan online di Jakarta, Rabu (5/2/2026).
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH
Pakar Hukum Internasional & Ekonom Nasional
Presiden Partai Oposisi Merdeka
Pimpinan Ponpes Assaqwa Plus
