Nasionaljurnaliscom Jakarta, 6 Februari 2026
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional dan Pemerhati Masyarakat, menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat kemanusiaan akibat hilangnya keberpihakan pemimpin terhadap rakyat.
Hal tersebut disampaikannya saat menjawab pertanyaan para Pemimpin Redaksi media cetak dan online, dalam dan luar negeri, di Kantor Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 dan Pancasila, khususnya Keadilan Sosial dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, telah jauh dari penerapan nyata di lapangan.
Ia menilai, sudah saatnya Presiden RI Bapak H. Prabowo Subianto menegaskan kembali implementasi nilai-nilai tersebut hingga ke tingkat menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, dan lurah.
“Yang terjadi hari ini sangat ironis. Rakyat yang seharusnya diayomi, justru dipaksa untuk mengayomi pemimpinnya. Nuansa kemanusiaan telah hilang di lapangan,” tegasnya.
Pemimpin Tanpa Doa Rakyat Akan Tumbang
Berdasarkan pengamatannya terhadap runtuhnya banyak kerajaan dan negara di masa lalu, Prof. Sutan Nasomal menekankan bahwa umur sebuah negara sangat ditentukan oleh sikap para pemimpinnya.
Pemimpin yang sombong, egois, dan dzalim, menurutnya, tidak akan mendapatkan dukungan kekuatan universal berupa doa-doa tulus dari rakyat yang tertindas.
Negara juga akan rapuh jika para pemimpinnya tidak bertakwa dan tidak mematuhi nilai moral dan spiritual dari agama atau kepercayaan yang diyakininya.
“Pancasila tidak boleh menjadi sekadar slogan, seremoni, atau bahan pidato.
Jika ia hanya menjadi tulisan mati di atas kertas, maka para pemimpin itu bukan pancasilais,” ujarnya.
Apakah Indonesia Bisa Bubar?
Menjawab pertanyaan apakah Indonesia bisa bubar dan hilang dari peta dunia, Prof. Sutan Nasomal menyatakan dengan tegas:
“Tentu bisa. Apa yang ditanam oleh para pemimpin hari ini, itulah yang akan dituai. Pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyat, pasti akan tumbang.”
Penggusuran dan Penghilangan Nafkah Rakyat
Dalam diskusi kecil bersama masyarakat di warung kopi, ia menyoroti praktik penataan kota dan wilayah yang sering kali melanggar nilai-nilai Pancasila, khususnya hak rakyat untuk bertahan hidup.
Contohnya adalah penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) tanpa solusi berkelanjutan. PKL, menurutnya, adalah bagian dari sejarah lahirnya pasar tradisional dan roda ekonomi rakyat kecil.
“Jika PKL digusur, pemerintah wajib merelokasi mereka di lokasi yang tetap memiliki potensi keramaian. Jangan mencabut sumber nafkah rakyat tanpa memberi pengganti,” katanya.
Hal serupa juga terjadi pada penataan transportasi publik yang menghilangkan angkutan kota (angkot), sehingga ribuan sopir kehilangan pekerjaan tanpa kepastian masa depan.
Pancasila Bukan untuk Mempercantik Kota, Tapi Menyelamatkan Rakyat
Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila menjamin hak setiap warga negara untuk hidup dan melangsungkan kehidupannya.
Pemerintah berkewajiban menerjemahkan nilai tersebut ke dalam kebijakan dan teknis pelaksanaan yang nyata.
“Pancasila bukan untuk sekadar menata fisik kota agar indah dan rapi. Pancasila berbicara tentang keselamatan rakyat dan keberlangsungan hidup manusia,” tegasnya.
Ia menutup pernyataannya dengan peringatan keras:
“Membiarkan darurat kelaparan meluas adalah perbuatan jahat dan tidak pancasilais. Doa orang-orang yang dizalimi itu makbul dan cepat diijabah.”
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.E., S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional & Pemerhati Masyarakat
