Emas Kalteng “Dirobek” Tambang Ilegal, Sutan Nasomal: Penegakan Hukum Jangan Mandul!

Maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin

PALANGKA RAYA | MNJ.COM

Maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kalimantan Tengah menuai kritik keras dari berbagai kalangan.

Pakar Hukum Pidana Internasional sekaligus Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Sutan Nasomal, menilai pemerintah dan aparat penegak hukum terkesan membiarkan kerusakan lingkungan terus berlangsung.

Ancaman Nyata bagi Generasi Mendatang
Dalam keterangannya, Sutan Nasomal menegaskan bahwa tambang emas ilegal bukan sekadar persoalan ekonomi, melainkan ancaman serius bagi masa depan bangsa.

Ia menyoroti penggunaan zat kimia berbahaya seperti merkuri yang mencemari aliran sungai di wilayah tersebut.

“Ini bukan lagi soal perut, tapi soal kehancuran generasi.

Baca juga artikel beritanya  Prof. Dr. Sutan Nasomal: “Maling Teriak Maling” – PT KIU di Bawah Makin Group Diduga Serobot Lahan Warga Sejak 2003, APH Diminta Bertindak

Jika tanah dan air di Kalimantan Tengah terus diracuni limbah tambang ilegal, maka anak cucu kita hanya akan mewarisi penyakit dan alam yang rusak,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).

Kritik Tajam terhadap Aparat dan Pemerintah
Ia juga menyoroti beredarnya video dan foto di media sosial yang memperlihatkan aktivitas alat berat beroperasi bebas di kawasan hutan. Menurutnya, hal itu menjadi bukti adanya dugaan pembiaran.

“Pemerintah dan penegak hukum tidak boleh menutup mata. Fakta yang viral di media sosial itu memalukan.

Mengapa masyarakat bisa melihat, sementara aparat seolah tidak tahu? Jangan sampai ada kesan penegakan hukum kita mandul atau bahkan melindungi pemodal besar di balik tambang ilegal,” tegasnya.

Baca juga artikel beritanya  Prof. Dr. Sutan Nasomal: “Maling Teriak Maling” – PT KIU di Bawah Makin Group Diduga Serobot Lahan Warga Sejak 2003, APH Diminta Bertindak

Desak Tindakan Nyata
Sutan Nasomal mendesak aparat, khususnya kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk segera mengambil tindakan tegas dan terukur, bukan sekadar langkah seremonial.

“Hukum harus menjadi panglima. Jangan sampai tajam ke penambang kecil, tapi tumpul terhadap ‘cukong’ besar. Jika ini dibiarkan, negara bisa kalah oleh mafia tambang,” tambahnya.

Kerugian Negara dan Kerusakan Ekosistem
Selain dampak kesehatan, praktik tambang ilegal juga disebut merugikan negara hingga triliunan rupiah dari sektor pendapatan negara.

Baca juga artikel beritanya  Prof. Dr. Sutan Nasomal: “Maling Teriak Maling” – PT KIU di Bawah Makin Group Diduga Serobot Lahan Warga Sejak 2003, APH Diminta Bertindak

Kerusakan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) dinilai membawa dampak jangka panjang yang jauh lebih besar dibandingkan nilai emas yang dihasilkan.

Seruan untuk Pengawasan Publik
Menutup pernyataannya, Sutan Nasomal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk aktif melakukan kontrol sosial dengan memantau dan melaporkan praktik-praktik ilegal.

“Peran masyarakat sangat penting. Pengawasan publik harus diperkuat agar kepercayaan terhadap penegakan hukum di sektor lingkungan tetap terjaga,” pungkasnya.

Narasumber:
Sutan Nasomal – Pakar Hukum Pidana Internasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *