BANDA ACEH mnj.com
Kita sedang berada di titik nadir komunikasi publik. Demokratisasi informasi yang seharusnya menjadi angin segar bagi keterbukaan, kini justru kebablasan menjadi anarki digital. Di layar ponsel kita, kebenaran tidak lagi ditentukan oleh data dan verifikasi, melainkan oleh jumlah likes, shares, dan seberapa lihai seorang influencer membungkus kebohongan dengan hook yang memprovokasi emosi.
Data terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat bahwa sepanjang tahun lalu, ribuan isu hoaks masih beredar di ruang digital Indonesia, dengan sektor politik dan kebijakan publik sebagai sasaran utama.
Sangat miris melihat bagaimana algoritma media sosial kini lebih menyerupai ‘mesin penggaduh’. Data Kemenkominfo mengungkap bahwa indeks literasi digital Indonesia masih tertahan di angka 3,54 dari 5,00, sebuah angka yang menjelaskan mengapa masyarakat kita begitu rentan. Lebih mengkhawatirkan lagi, riset menunjukkan bahwa hoaks mampu menyebar 6 kali lebih cepat dibandingkan fakta.
Sepanjang tahun lalu saja, tim AIS Kominfo harus berjibaku dengan lebih dari 1.700 isu hoaks unik yang terus diproduksi oleh industri kebohongan digital
Sentilan keras patut diberikan kepada pemerintah. Seringkali, kanal komunikasi resmi negara bergerak layaknya siput di tengah balapan jet. Pemerintah kerap gagal mengemas fakta menjadi narasi yang menarik bagi Gen Z maupun Milenial.
Kekosongan informasi yang cepat dan menarik inilah yang kemudian diisi oleh para “influencer dadakan” yang tidak memiliki legalitas, apalagi etika jurnalistik. Mereka dengan percaya diri menyebarkan dongeng tanpa cek dan ricek, sementara pemerintah hanya sibuk membuat klarifikasi saat nasi sudah menjadi bubur dan kegaduhan sudah menjalar ke akar rumput.
Namun, masyarakat pun tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Perilaku konsumsi informasi kita sudah sangat mengkhawatirkan. Fenomena centang biru yang kini bisa dibeli telah membutakan logika publik; seolah-olah simbol itu adalah jaminan kebenaran, padahal seringkali hanyalah alat untuk memperkuat provokasi.
Kita melihat bagaimana generasi Boomer hingga anak muda dengan ringannya menekan tombol “teruskan” tanpa berpikir panjang. Kita telah menjadi kurir hoaks gratisan bagi mereka yang hanya mengejar statistik akun tanpa peduli dampak sosialnya.
” Saya merasa berita hoax ini sangat berbahaya menurut saya ini termasuk strategi pertahanan dan propaganda, karena satu peluru mungkin hanya bisa mengenai satu orang, namun satu akun yang “centang biru” dengan followers hingga jutaan mampu menembak jutaan orang dengan doktrin ujaran kebencian, dan mirisnya tanpa chek fakta lapangan, alhasil masyarakat kemakan hoax dan keburu emosi duluan, maka bayangkan jika pola algoritma media sosial kita terus terus begini, kebayang bagaimana kacaunya kan.” tambah Yuki Arief Selaku Mahasiswa fakultas ilmu sosial dan politik sekaligus Ketua Dewan Racana Pramuka Universitas Syiah Kuala periode 2024-2025.
Jurnalisme profesional kini seolah dikesampingkan, dianggap terlalu lambat hanya karena mereka memilih untuk akurat. Padahal, tanpa filter jurnalistik, media sosial kita hanyalah hutan rimba penuh jebakan.
Jika pemerintah tetap kaku dalam berkomunikasi dan masyarakat tetap malas melakukan verifikasi, maka jangan heran jika di masa depan, kebenaran hanyalah milik siapa yang paling berisik, bukan siapa yang paling benar. Sudah saatnya kita berhenti menormalisasi kebodohan yang dipoles dengan viralitas.
