Aceh Singkil Medianasionaljurnalis.com. Sorotan publik kembali mengarah pada dugaan penggiat media rangkap jabatan yang dilakukan beberapa Perangkat desa dan diinstansi pemerintah tersebut
Menurut aturan yang berlaku, seorang penggiat atau yang disebut pada umumnya wartawan merangkap jabatan sebagai Perangkat desa ataupun instansi pemerintah tidak diperbolehkan merangkap jabatan maka harus memilih salah satu jabatan atau mengundurkan diri. Supaya netral dalam pemberitaan akurat dan seimbang sesuai profesi masing masing baik bekerja sebagai wartawan dan dipemerintahan sesuai aturan yang berlaku
“Salah Satu Masyarakat Aceh Singkil Aris, menyebutkan pihaknya meminta Bupati Aceh Singkil.Safriadi Oyon. SH. terkait dugaan rangkap jabatan tersebut Baik Perangkat desa dan Instansi pemerintahan yang ada di Aceh Singkil , tetapi masih menjabat dilingkungan pemerintahan Aceh Singkil Sebagai penggiat media. Hal ini Jelas menyalahi aturan. Kami minta Bupati segera memanggil dan mencopot yang bersangkutan,” ujar
“Aris juga menegaskan bahwa Bupati Aceh Singkil harus bersikap netral dalam menyikapi persoalan ini. “Tidak boleh ada anak emas, tidak ada anak tiri. Semua harus diperlakukan sama sesuai aturan,” tambahnya.
Sebagaimana diketahui, aturan mengenai larangan rangkap jabatan juga ditegaskan dalam berbagai regulasi. Misalnya, Pasal 23 huruf a UU Nomor 39 Tahun 2008 dan Pasal 76 ayat (1) huruf h UU Nomor 23 Tahun 2014 yang melarang aparatur negara merangkap jabatan lain.
Kasus ini pun menjadi perhatian publik, karena dikhawatirkan dapat menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan desa jika tidak segera ditindaklanjuti.” “M.Yantoro
