Sumbar – medianasionaljurnalis.com Sumatera Barat dikenal sebagai daerah etalase bencana di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana.
Dalam rangka meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam program Desa Tangguh Bencana (Destana), BNPB dan BPBD menyelenggarakan Rapat Koordinasi Rutin Destana Tingkat Provinsi Sumatera Barat di Hotel Truntum Padang, dari tanggal 11-12 Januari 2024.
Kegiatan rakorprov ini dibuka oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumbar, Ir. Rudy Rinaldi, MT pada tanggal 11 Januari 2024. Dihadiri juga oleh Kalaksa BPBD Kab. Padang Pariaman dan Kalaksa BPBD Kab. Pesisir Selatan, dan OPD terkait program Destana, yaitu BPBD, Bappeda, Dinas PMD, Dinas PUPR, Dinas LH, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, baik tingkat provinsi maupun kabupaten.
Kalaksa BPBD Provinsi Sumbar dalam arahannya saat membuka rakorprov menyampaikan bahwa Sumbar adalah etalase bencana dan selama bulan Desember 2023 saja terjadi 162 kali kejadian bencana. Diluar ancaman megathrust tsunami, terdapat 6 bencana yang sering terjadi di Sumbar yaitu gempa (rata-rata 8-9 kali per bulan), angin kencang, banjir dan banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Untuk itu dibutuhkan keseriusan dalam membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dan pemerintah lokal sebagai bagian upaya mitigasi menghadapi bencana, terutama yang selalu berulang. Pola penguatan ketangguhan masyarakat yang dilakukan Destana bisa menjadi model untuk membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan masyarakat.
Dalam rapat koordinasi ini disamping penyampaian progres kegiatan Destana regional dan daerah, juga dilakukan pembahasan terkait integrasi dan internalisasi kegiatan OPD terkait penanggulangan bencana dalam kegiatan Destana, merujuk kepada kesepakatan Rakorprov periode sebelumnya.
Masukan-masukan dari lintas OPD dimanfaatkan untuk pengayaan dokumen hasil proses partisipatif yang dihasilkan masyarakat melalui kegiatan Destana, terutama terhadap hasil peta resiko bencana dan Rencana Aksi Komunitas (RAK) di Nagari.
Juga dilakukan oenguatan kualitas dan validasi peta melalui dukungan aplikasi digital yang disampaikan oleh narasumber dari BPBD Provinsi Sumbar.
Rapat Koordinasi Rutin Destana Tingkat Provinsi Sumatera Barat periode Januari 2024 ini diharapkan menghasilkan kesepakatan dukungan terhadap internalisasi kegiatan OPD dalam Destana dan tindak-lanjut penguatan dan pengayaan RAK-PRB Nagari.
Jp Ak | Momon
