Simeulue Nasionaljurnalis.com
DPW kebijakan publik kontrol independent wilayah Aceh (KPK-I) memintak pengusulan nama PJ Bupati Simeulue orang dari luar pulau Simeulue. Hal itu demi menjaga netralitas menjalang pilkada mendatang.
Ketua kebijakan publik kontrol Aceh (KPK-I), Faji Amin mengatakan, untuk menjaga netralitas menjalang pilkada di Simeulue harusnya yang menjadi PJ Bupati itu orang dari luar daerah.
Ketika putra asli daerah yang menjadi Pj Bupati, kita mengkhawatirkan akan terjadi keberpihakan kepada salah satu kandidat calon Bupati kedepan.
“harusnya Pj Bupati itu orang dari luar daerah, bukan putra daerah hal untuk menjaga netralitas pada pemilihan Bupati kedepan nya,” ungkap Faji
Lebih lanjut faji menjelaskan, kita estafet kepemimpinan itu dipimpin oleh orang luar daerah, maka tidak ada lagi yang saling mencurigai ketika tiba waktu nya pemilihan Bupati nantik.
“biasa nya sering keluar bahasa ada campur tanggal PJ Bupati maka nya Bupati terpilih orang mereka. Hal – hal secaman itu kan dapat merusak tantan kita dalam berdemokrasi” Jelas faji, juga selaku aktivis Mahasiswa asal Simeulue.
Kita berharap dalam tahapan pencalonan Bupati saat ini, pemerintah jangan terlibat aktif dalam pengusulan salah satu calon Bupati. Biarkan saja Partai politik yang mengurus nya, pemda harus fokus kepad tugas dam tanggung jawan nya.
