ACEH SINGKIL.Medianasionaljurnalis. com–Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Aliansi Mahasiswa Dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Provinsi aceh berunjuk rasa di depan kantor kejaksaan agung republik indonesia.
Mereka menuntut pemberantasan korupsi di aceh singkil khususnya atas dugaan di dinas pemberdayaan masyarakat dan kampong (DPMK) aceh singkil Selasa (11/2/2025)
Kegiatan Bimtek/Pelatihan/Penyuluhan bagi perangkat Desa seharus mampu untuk membawa hasil bimbingan tehnik nya dari luar daerah ke dalam daerahnya ada dampak perubahan dari hasil Bintek tersebut
Setidak nya menambah pengetahuan para perangkat Desa dalam mengelola Dana Desa. Melalui kegiatan Bimtek/Pelatihan/Penyuluhan, para perangkat Desa diharapkan mampu memberikan inovasi agar nantinya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.
Namun fakta yang kami temui di Aceh Singkil, kegiatan Bimtek/Pelatihan/Penyuluhan seakan hanya menjadi kegiatan bisnis belaka
sama sekali tidak ada membuahkan hasil apapun untuk kemajuan desa hanya menghamburkan uang negara saja.kata mahasiswa dalam orasinya
Padahal setiap tahunnya para perangkat Desa mengikuti kegiatan Bimtek/Pelatihan/Penyuluhan sebanyak tiga atau lima kali pertahunnya. Namun kegiatan tersebut seakan tidak memberikan dampak yang signifikan untuk kemajuan Desa. Hal ini lah yang menguatkan dugaan kami bahwa kegiatan Bimtek/Pelatihan/Penyuluhan diduga hanya untuk berjananbinis seperti rekreasi saja menghambur kan uang negara dan memperkaya kepentingan kelompok
Karna sudah terlihat
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan nomor 1/LHP/LHP-KINERJA/XVIII.BAC/12/2023 tertanggal 15 Desember 2023 menemukan bahwa:
Kepala DPMK Aceh Singkil diduga tidak merencanakan program kegiatan untuk pengembangan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam bentuk pendidikan dan pelatihan atau penyuluhan sesuai kebutuhan.
Kepala DPMK Aceh Singkil diduga tidak melakukan evaluasi rancangan APBKam dan laporan pertanggungjawaban APBKam sesuai prioritas penggunaan Dana Desa serta menyusun prosedur Operasi Standar terkait APBKam dan pelaporan penggunaan Dana Desa.
Tidak hanya itu pada tiap tahun sebelumnya juga di lakukan oleh kepala dinas dpmk /saudara azwir Pada 13-15 Desemer 2023, para Kepala Kampung dan Keuangan BPKam dalam Kabupaten Aceh Singkil melaksanakan Bimbingan Teknis Resolusi Konflik Berbasis Budaya Masyarakat Desa
Persiapan Pemilu 2024 yang bertempat di Griya Hotel, Medan.
Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Study dan Kajian Pemerintah Daerah Dharma Andalas Training Centre (LSKPD-DATC) dan setiap peserta di kenakan biaya kontribusi sebesar Rp. 3.000.000,00/orang.
Anehnya kata mawasiswa dalam orasinya kegiatan Bimtek sering kali dilaksanakan di luar Aceh Singkil. Padahal, apabila kegiatan Bimtek tersebut dilaksanakan di wilayah Aceh Singkil ini saja tentunya akan meningkatkan penghasilan masyarakat Aceh Singkil.
Hal ini pun semakin membuat tanda tanya besar. Kenapa kegiatan Bimtek harus selalu di luar kota?. Hal lain apa yang sebenarnya dicari oleh penyelenggara mau pun peserta sehingga harus ke luar kota apa karna supaya bisa tidur di hotel mewah
Sehingga kegiatan Bintek ini harus di laksanakan di luar kota
Karna kegiatan tersebut
terkesan seperti dipaksakan. masyarakat Aceh Singkil sedang berduka karena tertimpa bencana banjir perekonomian masyarakat sangat sulit bisa bisa nya Kepala Desa dan Kepala BPKamp malah lebih mementingkan kegiatan Bimtek ke luar kota ini kan sama sekali tidak memikirkan kepentingan masyarakatnya pungkas masiswa
Padahal para Kepala Desa di Aceh Singkil sudah berulangkali melaksanakan Bimtek. Namun output dari Bimtek tersebut sama sekali tidak memberikan perubahan dan perbaikan untuk Desa di Aceh Singkil ini
DPW ALAMP AKSI Aceh berharap dengan aksi pada hari senin ini dengan KPK dan KEJAGUNG RI turun ke Aceh Singkil agar sengkiranya dapat menghargai dan merespon apa yang di sampaikan para mahasiswa DPW Almp untuk kepentingan masyarakat Aceh Singkil
Dedi LAI
Medianasionaljurnalis.Com
