BITUNG | Medianasionaljurnalis.com
Ketua Umum Komnas Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK), Bapak Amirul S Piola, SH, menegaskan bahwa sumpah pelantikan bukanlah sekadar formalitas, melainkan janji moral sekaligus doa yang mengikat secara etis dan spiritual dalam menjalankan amanah pengawasan sosial.
Dalam sambutannya saat pelantikan pengurus LP-KPK Kota Bitung, beliau menekankan bahwa LP-KPK adalah lembaga sosial kontrol yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi kinerja semua lembaga negara, termasuk aparat penegak hukum.
Ketua Umum juga mengkritik praktik Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dinilai sebagai bukti lemahnya sistem pencegahan korupsi di Indonesia. “OTT adalah cerminan bahwa sistem pencegahan kita belum berjalan optimal. Yang kita butuhkan adalah langkah-langkah sistematis dan preventif, bukan hanya tindakan represif,” tegasnya.
Ia juga tidak menutup mata terhadap adanya oknum LP-KPK di sejumlah daerah yang diduga terlibat dalam praktik pemerasan. Untuk itu, beliau mengingatkan seluruh jajaran agar senantiasa berpegang pada etika organisasi dan tugas utama sebagai pengawas publik yang independen dan profesional.
Sebagai contoh keberhasilan, Ketua Umum mengungkapkan bahwa LP-KPK turut andil dalam upaya pencegahan korupsi di wilayah Toraja Utara melalui kerja sama dan pendekatan humanis yang berbasis pada advokasi masyarakat.
Lebih lanjut, beliau menyampaikan harapannya agar Kota Bitung dapat menjadi daerah yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta menjadi percontohan nasional dalam hal tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Di akhir sambutannya, Amirul S Piola, SH mengumumkan rencana pelatihan nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) LP-KPK yang akan digelar di Karawang pada bulan Agustus 2025. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum konsolidasi nasional sekaligus peningkatan kapasitas anggota LP-KPK di seluruh Indonesia.
