BITUNG | Medianasionaljurnalis.com
Untuk meredam potensi konflik berkepanjangan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bitung menginisiasi pertemuan antara Perumda Pasar Bitung dengan pihak ahli waris keluarga Nopo Sulaili terkait permasalahan lahan Pasar Girian, Jumat (4/7/2025).
Pertemuan yang berlangsung di Aula Endra Dharmalaksana Polres Bitung tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bitung, AKBP Albert Zai, SIK, MH, dan dihadiri jajaran Forkopimda seperti Ketua Pengadilan Negeri Bitung, Johanis Dairo Malo, SH, MH, Kepala Kantor Pertanahan Bitung, Hj. Jamaluddin, SH, MH, serta unsur Pemkot, Kejaksaan Negeri Bitung, dan Kodim 1310/Bitung.
Dalam sambutannya, Kapolres Bitung menegaskan bahwa tujuan pertemuan ini adalah untuk menemukan solusi bersama yang adil dan menghindari munculnya konflik sosial di masyarakat. Ia juga mengimbau seluruh pihak untuk menahan diri dari tindakan yang bisa memicu pelanggaran hukum.
Sementara itu, Kabag Hukum Pemkot Bitung, Budi Kristianto, SH, MH, memaparkan bahwa lahan seluas 2.500 meter persegi yang menjadi objek sengketa telah memiliki sertifikat hak milik resmi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bitung. Pernyataan tersebut turut ditegaskan oleh Kepala BPN Bitung yang memastikan bahwa proses penerbitan sertifikat telah sesuai regulasi yang berlaku.
Ketua Pengadilan Negeri Bitung pun memberikan pandangan hukum, membuka ruang bagi ahli waris untuk menggunakan jalur hukum melalui Peninjauan Kembali (PK) atau gugatan pembatalan sertifikat di PTUN apabila masih merasa dirugikan.
Di akhir pertemuan, AKBP Albert Zai menegaskan bahwa status kepemilikan lahan Pasar Girian diakui sah milik Pemerintah Kota Bitung. Beliau meminta seluruh pihak, termasuk ahli waris, untuk mematuhi ketentuan hukum yang ada dan menahan diri dari aktivitas yang berpotensi melanggar aturan.
Forkopimda Bitung berharap langkah dialog ini bisa menjadi awal penyelesaian persoalan lahan secara damai, sehingga ketertiban dan keamanan di wilayah Pasar Girian tetap terjaga.
