KOTA TANGERANG Nasionaljurnalis.com
Merespon keluhan warga yang kerap terdampak banjir saat hujan deras, Aliansi Pemerhati & Pengawasan Pembangunan Kota (AP3K) bersama Anggota DPRD Provinsi Banten, Suharno, SE, MM, dan jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang melakukan tinjauan langsung ke sejumlah titik drainase rawan banjir di kawasan Poris Indah, pada Senin, 7 Juli 2025.
Peninjauan dilakukan di sepanjang jalur drainase utama mulai dari Pertigaan Pasar Mandiri Poris Indah – Bunderan Pos Polisi Cipondoh Indah – hingga depan Bank Mandiri Poris Indah, serta saluran outlet dari Kolam Retensi/Embung Grand Poris menuju ke perbatasan DKI Jakarta dan rel kereta api.
Dalam kegiatan tersebut, Dewan Suharno bersama AP3K menyampaikan arahan langsung kepada Kabid Pemeliharaan PUPR, Irwan, untuk segera dilakukan normalisasi drainase pada titik-titik tersebut.
Pasalnya, saluran air sudah mengalami pendangkalan dan penyumbatan akibat tumpukan lumpur dan sampah, serta kurangnya perawatan selama bertahun-tahun.
Sementara kepada Kabid Perencanaan, AP3K mengusulkan agar dilakukan kajian teknis terhadap kebutuhan peningkatan kapasitas saluran outlet dari embung Grand Poris hingga ke drainase utama samping rel kereta api. Hal ini penting untuk mengurangi beban aliran air saat hujan lebat agar tidak kembali menimbulkan banjir di wilayah padat penduduk tersebut.
Usai peninjauan, diskusi dilanjutkan secara informal sambil menikmati kuliner di Ruko Poris Indah.
Dalam diskusi tersebut, Dewan Suharno menyoroti pentingnya pembangunan drainase yang efektif, efisien, dan berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat.
Ia juga menegaskan bahwa beberapa pembangunan sebelumnya justru menimbulkan masalah baru karena desain tanggul yang terlalu tinggi tanpa disertai tali air, sehingga menghambat aliran dan menyebabkan genangan.
AP3K pun menekankan bahwa anggaran pembangunan sebaiknya difokuskan terlebih dahulu pada perawatan dan normalisasi saluran existing, bukan proyek baru yang belum tentu relevan secara fungsional.
Menanggapi masukan tersebut, pihak Dinas PUPR menyatakan akan segera melakukan kajian teknis lanjutan untuk menentukan langkah yang paling tepat dan mendesak untuk dilaksanakan terlebih dahulu.
“Kami berharap pembangunan drainase ke depan benar-benar menyentuh akar masalah, bukan hanya proyek fisik semata. Warga butuh solusi,” ujar Suharno, SE, MM, Anggota DPRD Provinsi Banten.
“Kami juga akan terus mengawal dan memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah kota benar-benar memberikan manfaat nyata dan menyentuh kebutuhan warga, bukan sekadar proyek seremonial,” tegas Amrul Sani sebagai Ketua AP3K dalam kesempatan tersebut.
