Bener Meriah Nasionaljurnalis.com
Ratusan warga dari Kecamatan Pintu Rime Gayo menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah, Selasa (30/7/2025).
Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap program sertifikasi tanah di kawasan Peruwerean Belang Rakal seluas kurang lebih 340 hektar, yang rencananya akan dijadikan aset Kementerian Pertanian.
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Forum Bersama Rakal Antara (FBRA), Muhktar, menegaskan bahwa tanah tersebut merupakan tanah adat yang telah lama difungsikan sebagai lahan peternakan oleh masyarakat sejak sebelum pemekaran Kabupaten Bener Meriah dari Aceh Tengah.
“Kenapa sekarang mau disertifikatkan menjadi milik Kementan, padahal ada bukti tanah ini merupakan tanah adat yang difungsikan menjadi lahan peternakan, dan ini sudah sejak Bener Meriah belum dimekarkan dari Aceh Tengah,” tegasnya di hadapan massa.
Selama aksi berlangsung, pengamanan dilakukan oleh aparat gabungan TNI dan Polri untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Para petugas keamanan juga mengimbau peserta aksi agar menyampaikan aspirasi secara damai dan tidak anarkis.
Sementara itu, Ketua DPRK Bener Meriah Mhd. Saleh turun langsung menemui para pendemo.
Ia menyampaikan apresiasi atas kedatangan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara terbuka, dan mengajak perwakilan massa untuk masuk ke dalam kantor DPRK guna berdiskusi lebih lanjut secara sopan dan bermartabat.
“Kami siap mendengarkan keluhan dan masukan dari masyarakat. Mari kita bicarakan bersama dengan kepala dingin agar dapat ditemukan solusi yang terbaik,” ujar Mhd. Saleh kepada peserta aksi.
Aksi ini menjadi bentuk nyata keresahan masyarakat terhadap kebijakan pertanahan yang dianggap tidak berpihak, serta harapan akan adanya pengakuan atas hak-hak masyarakat adat di wilayah tersebut.
