Banda Aceh Nasionaljurnalis.com
Ketua DPW Alamp Aksi Aceh, Mahmud Padang, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit penyelidikan menyeluruh terhadap pembangunan gedung rawat inap pasien di rumah sakit umum cut nyak dhien (RSUDCND) meulaboh tahun 2021 dan telah rampung di tahun 2022 yang di bangun lewat anggaran pendapatan dan belanja kabupaten (APBK) tahun anggaran 2021.
Hal itu memprihatinkan stelah kita melihat kebocoran atap plafon dan Lantai di genangi air di salah satu ruangan yang di bangun menggunakan uang rakyat tersebut, kejadian tersebut membuka tabir bahwasanya ada dugaan permainan kekurangan volume dalam pekerjaan di dinas kesehatan tersebut dengan meraup belasan miliar ini juga indikasi awal lemahnya kualitas konstruksi Rumah sakit umum cut nyak dhien meulaboh. Apalagi diperkuat dengan kondisi bangunan yang sudah mengalami kebocoran meski baru selesai pada tahun 2022,” ujar Mahmud.
“Proyek ini menggunakan uang rakyat dari APBK.Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel, dan untuk kepentingan publik, apalagi ini menyangkut dengan kenyamanan masyarakat yang sedang di rawat” tegas Mahmud lagi.
Ia juga mengajak masyarakat dan media untuk ikut mengawasi pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur di Aceh barat agar praktik penyimpangan tak lagi menjadi hal yang dibiarkan.
Mahmud sangat menyayangkan bila keengganan aparatur di Aceh melaksanakan hidup tanpa korupsi yang menjadi komitmen bangsa Indonesia, seperti tertuang dalam TAP MPR XI/1998 tentang Tata Kelola Pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
“Anggaran sebesar Rp 11 miliar ini adalah uang rakyat. APH khususnya dalam hal ini komisi pemberantasan korupsi tidak boleh tinggal diam menghadapi dugaan korupsi yang berdampak langsung pada pelayanan kesehatan masyarakat,” tutup Mahmud.
Takzim kami,
Ketua DPW alamp aksi provinsi aceh.
Mahmud padang
Hp. 082278025140
