Jakarta – medianasionaljurnalis.com Pengumuman hasil seleksi administrasi Project Management Officer (PMO) Koperasi Merah Putih yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menuai protes keras dari para pelamar. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh konsultan penilaian, Airlangga Center, dinilai amburadul dan memicu dugaan adanya praktik curang.
Pengumuman yang semula dijadwalkan pada hari Ahad, 14 September 2025, sempat ditunda. Setelah dirilis pada Senin malam, 15 September 2025, melalui akun Instagram resmi Kemenkop UKM, hasilnya justru menimbulkan kebingungan. Sejumlah pelamar menemukan nama dan ID yang sama tercantum berulang kali, sementara banyak pelamar lain yang memiliki pengalaman panjang justru tidak lolos.
Di grup-grup komunikasi pelamar, kekecewaan dan sindiran sarkastis pun bermunculan. Nama-nama tokoh publik seperti Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Sahrini, hingga Megawati Soekarnoputri muncul dalam daftar, menandakan adanya ketidakberesan data.
“Banyak yang ID dan nama dobel,” keluh salah satu pelamar di grup WhatsApp. Pelamar lain menanggapi dengan sinis, “Jangan-jangan cuman formalitas tapi sudah ada orang-orangnya yang lulus… sudah biasa di negeri ini.”
Selain masalah data yang kacau, dugaan praktik pungutan liar (pungli) juga mencuat. Seorang pelamar melaporkan di akun Instagram Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, bahwa sebuah oknum yang mengatas namakan PT Kali Konsultan meminta transfer sebesar Rp1 juta kepada sejumlah pelamar.
Dana tersebut diminta sebagai biaya untuk bimbingan teknis (bimtek) via Zoom, dengan janji kelulusan bagi peserta. Laporan tersebut menyebutkan bahwa materi bimtek diberikan oleh seorang yang disebut sebagai staf ahli menteri, menambah kekhawatiran pelamar.
“Mohon ditindaklanjuti, Pak, karena ini sudah merebak ke mana-mana,” tulis pelamar tersebut seraya menyebut bahwa bukti transfer sudah dipegang oleh para peserta.
Sementara itu, upaya untuk mendapatkan klarifikasi dari pihak penyelenggara terkendala. Sejumlah pelamar mengeluhkan bahwa nomor telepon panitia dan admin tidak aktif, begitu pula dengan layanan pengaduan di Kemenkop UKM.
Kekacauan ini mencoreng kredibilitas program PMO Koperasi Merah Putih yang bertujuan memberdayakan koperasi di seluruh Indonesia. Para pelamar berharap Menteri Ferry Juliantono dapat segera turun tangan untuk menyelesaikan kesemrawutan ini dan memastikan proses seleksi berjalan secara adil dan transparan. (*)
