Subulussalam Aceh. MNJ. Pembangunan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kota Subulussalam, yang mendapatkan anggaran pembangunan Revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat yang bersumber anggaran APBN Kemendikdasmen, mendapat perhatian publik. Rabu. (26/8/2026)
Dari pantauan awak media dilapangan meminta agar pelaksanaan pembangunan sekolah tersebut dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, mengingat sumber pendanaannya berasal dari pemerintah pusat.
Kerena setiap pembangunan yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan sesuai ketentuan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, kualitas fisik maupun pertanggungjawaban keuangannya.
“dan pembangunan ini menggunakan dana pemerintah pusat, maka masyarakat berhak mengetahui berapa nilai anggarannya, siapa pelaksana pekerjaannya, bagaimana proses pengadaannya, serta apakah hasil pembangunan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan,”
Untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan, meminta Inspektorat Kota Subulussalam dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atau audit sesuai kewenangan terhadap pembangunan SD Negeri tersebut. Yang mendapat pembangunan dari anggaran pusat. (APBN)
Audit, penting dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, kontrak atau dokumen pengadaan, nilai anggaran, progres pekerjaan, volume pekerjaan dan kondisi fisik bangunan di lapangan.
Selain itu meminta agar dokumen pertanggungjawaban pembangunan dapat diperiksa secara menyeluruh apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian antara laporan resmi dengan kondisi pekerjaan di lapangan.
“Ini bukan berarti menuduh pihak tertentu melakukan penyimpangan. Hanya meminta pemeriksaan resmi agar semuanya menjadi terang. Kalau memang pembangunan sudah sesuai aturan dan tidak ditemukan penyimpangan, tentu hal tersebut harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat,”
Dari hasil pantauan awak media dilapangan meminta serta mendorong agar pemerintah daerah dan instansi terkait membuka informasi mengenai proyek tersebut, termasuk sumber anggaran, pagu anggaran, pelaksana kegiatan, waktu pelaksanaan, spesifikasi teknis dan hasil pekerjaan.
pengawasan masyarakat merupakan bagian penting dalam menjaga penggunaan uang negara. Terlebih pembangunan fasilitas pendidikan menyangkut kepentingan anak-anak dan masyarakat dalam jangka panjang.
“Sekolah yang dibangun dengan uang negara harus memiliki kualitas yang baik, aman digunakan dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Jangan sampai pembangunan baru selesai tetapi kemudian muncul persoalan kualitas atau administrasi,” sesuai hasil media dalam pantauan dilapangan
bahwa permintaan audit tersebut merupakan bentuk fungsi kontrol sosial dan bukan upaya untuk menghakimi pihak tertentu. Apabila hasil pemeriksaan resmi nantinya menyatakan seluruh proses pembangunan telah sesuai ketentuan, maka hasil tersebut juga harus menjadi informasi yang dapat diketahui masyarakat.
Sebaliknya, apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan resmi, meminta agar ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Intinya sederhana, uang negara harus dipertanggungjawabkan. Pembangunan sekolah harus berkualitas dan masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar. Karena itu kami sebagai awak media yang ada dilapangan meminta Inspektorat dan BPK melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan,”
berharap langkah pengawasan tersebut dapat memastikan pembangunan SD Negeri yang ada dikota subulussalam benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi dunia pendidikan dan masyarakat dikota Subulussalam. []
“Wartawan aceh. M.Yantoro
