MNJ.COM JAKARTA, 30 Agustus 2026
Pakar Hukum Internasional Prof. DR. Sutan Nasomal, S.H., M.H. menyoroti kondisi ekonomi masyarakat kecil yang menurutnya semakin memprihatinkan.
Ia menilai menurunnya daya beli masyarakat telah memberikan tekanan berat terhadap pedagang bermodal kecil di berbagai daerah.
Menurut Sutan Nasomal, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius pemerintah karena usaha mikro dan pedagang kecil merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat.
Ia mengkhawatirkan apabila daya beli terus melemah, semakin banyak pelaku usaha kecil yang terpaksa berhenti berjualan dan kehilangan sumber pendapatan.
Kekhawatiran tersebut, katanya, antara lain disampaikan oleh seorang pedagang bakso bernama Mas No yang telah menjalankan usaha bakso Solo sejak 1994 di Kabupaten Bogor.
Mas No mengaku omzet usahanya turun hingga sekitar 80 persen setelah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Dari tahun 1994 berdagang bakso Solo di Kabupaten Bogor sampai tahun 2024, saya tidak pernah mengalami penurunan daya beli pelanggan sampai 80 persen,” ujar Mas No sebagaimana disampaikan kepada Sutan Nasomal.
Mas No yang selama sekitar 24 tahun berjualan dengan menyewa kios berukuran 5 x 10 meter di kawasan Pasar Cikreteg, Caringin, Bogor, dengan biaya sewa sekitar Rp35 juta per tahun, mengaku mulai kesulitan mempertahankan usahanya akibat kondisi penjualan yang semakin sepi.
Sutan Nasomal mengatakan, persoalan serupa juga dikeluhkan sejumlah pedagang makanan lainnya, termasuk pedagang gorengan, tahu dan tempe serta warung-warung makanan di sekitar sekolah.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan program pemerintah tidak justru membuat pelaku usaha kecil kehilangan pelanggan dan sumber penghasilan.
Ia juga menyoroti adanya anggapan di kalangan pedagang bahwa manfaat ekonomi dari program MBG lebih banyak dirasakan oleh pelaku usaha bermodal besar.
Sutan menyebut kebutuhan modal untuk membangun dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai menjadi salah satu kendala bagi masyarakat bermodal kecil untuk terlibat langsung sebagai mitra.
“Jangan sampai masyarakat kecil hanya menjadi penonton. Pemerintah harus memastikan program-program besar juga memberikan ruang yang nyata bagi pedagang dan pengusaha kecil,” katanya.
Lebih jauh, Sutan Nasomal mengaku prihatin terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang menurutnya semakin sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ia menyebut sebagian keluarga harus mengatur pengeluaran secara ketat, termasuk untuk kebutuhan pangan dan tempat tinggal.
Ia bahkan mengingatkan adanya laporan masyarakat yang terpaksa mengurangi frekuensi makan karena keterbatasan ekonomi.
Menurutnya, kondisi seperti itu harus menjadi alarm bagi pemerintah agar segera mengambil langkah konkret menjaga daya beli masyarakat.
“Ini sudah darurat lapar,” tegas Sutan Nasomal.
Sutan meminta Presiden RI Prabowo Subianto mengevaluasi kinerja para menteri, khususnya apabila terdapat kebijakan atau program yang tidak memberikan dampak positif terhadap masyarakat kecil.
Ia juga mempertanyakan apakah seluruh laporan mengenai kondisi ekonomi yang sampai ke meja Presiden telah benar-benar menggambarkan keadaan masyarakat di lapangan.
Menurut Sutan, pemerintah harus memperkuat kebijakan yang mampu membuka lapangan pekerjaan, menjaga daya beli, serta memberikan perlindungan terhadap pedagang dan pelaku usaha bermodal kecil.
“Presiden harus tegas kepada semua menterinya. Jangan sampai laporan yang diterima berbeda dengan kenyataan yang dirasakan rakyat di lapangan,” ujarnya.
Sutan Nasomal menilai salah satu indikator kesehatan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari kemampuan masyarakat kecil untuk memperoleh penghasilan yang layak dan mempertahankan usahanya.
“Majunya sebuah negara bisa dilihat dari masyarakat pemodal kecil yang mampu mendapatkan penghasilan sehat dan bertahan memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kalau semakin banyak yang bangkrut, tentu ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” katanya.
Ia berharap pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi daya beli masyarakat dan dampak berbagai kebijakan ekonomi di tingkat bawah.
Sutan menegaskan, pemerintah harus hadir sebelum persoalan ekonomi berkembang menjadi krisis sosial yang lebih luas.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari program dan angka-angka ekonomi, tetapi juga dari kemampuan rakyat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Narasumber: Prof. DR. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (Association of Young Indonesian Advocates), Ketua Umum YPLBH Prof. Sutan Nasomal, Rektor Universitas STIA/STIH Probass, serta pendiri dan pengasuh Ponpes Ass-Saqwa Plus.
