JAKARTA MNJ.COM
Suhu politik Indonesia dinilai mulai memanas menjelang Pemilu 2029. Sejumlah tokoh lintas partai disebut mulai melakukan pergerakan politik, sementara masyarakat berharap lahir pemimpin yang memiliki keberpihakan nyata terhadap kepentingan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., tokoh pemerhati masyarakat, pakar hukum internasional dan ekonom, yang juga Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online melalui sambungan telepon, Senin (15/9/2026).
Menurut Sutan, perubahan suhu politik yang mulai terasa sejak pertengahan 2026 perlu disikapi secara bijaksana agar tidak menyeret masyarakat kecil ke dalam konflik politik.
“Tidak pekanya para pemangku kekuasaan terhadap persoalan masyarakat harus menjadi perhatian. Bayangan matahari kembar bukan sekadar isu, karena dinamika politik menjelang Pemilu 2029 sudah mulai terlihat,” ujar Sutan.
Ia juga menyinggung munculnya pembicaraan politik mengenai kemungkinan pergantian atau penggulingan kepemimpinan nasional. Menurutnya, apabila dinamika tersebut benar terjadi, masyarakat jangan sampai menjadi korban atau terprovokasi.
Sutan mengimbau masyarakat kecil agar tidak mudah terpancing oleh berbagai isu politik yang berkembang.
“Rakyat kecil jangan terpancing dan jangan terbawa arus. Persoalan utama masyarakat saat ini adalah bagaimana mereka bisa bertahan hidup, mencari penghasilan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Harga Kebutuhan Pokok dan Beban Rakyat
Sutan menyoroti kondisi masyarakat yang menurutnya masih menghadapi berbagai tekanan ekonomi, mulai dari mahalnya kebutuhan pokok hingga sulitnya memperoleh penghasilan.
Ia mempertanyakan apakah beratnya beban ekonomi masyarakat juga berkaitan dengan tingginya biaya politik dan birokrasi.
“Mahasiswa, buruh, pedagang kecil, pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan rendah merasakan tekanan yang berbeda-beda.
Jangan sampai rakyat terus dibebani sementara para elite sibuk mempertontonkan akrobat politik,” ujarnya.
Ia juga mengkritik birokrasi yang dinilai masih menyulitkan masyarakat dalam mengurus perizinan dan mengembangkan usaha kecil.
Sutan menyebut adanya keluhan masyarakat terkait dugaan pungutan tidak resmi dalam proses pelayanan tertentu.
Namun, ia menegaskan persoalan tersebut seharusnya ditelusuri dan dibuktikan melalui mekanisme pengawasan serta penegakan hukum.
“Kalau memang ada oknum yang meminta uang pelicin, itu harus ditindak. Pelayanan publik seharusnya memudahkan masyarakat, bukan justru membuat masyarakat semakin sulit,” tegasnya.
Jangan Bebani Pedagang dan Masyarakat Kecil
Menurut Sutan, kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah juga harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Ia menyoroti kondisi pedagang warung kecil, pekerja informal hingga masyarakat berpenghasilan rendah yang masih harus memenuhi kebutuhan dasar seperti membayar kontrakan, listrik dan biaya hidup sehari-hari.
“Jangan sampai masyarakat kecil yang sedang berjuang mencari makan justru menjadi sasaran berbagai pungutan. Pemerintah harus hadir memberikan solusi, bukan hanya mengejar angka penerimaan,” katanya.
Soroti Akurasi Data Masyarakat Miskin
Sutan juga mempertanyakan akurasi pendataan masyarakat miskin dan penerima bantuan sosial. Ia menilai kesalahan pendataan tidak boleh terus dijadikan alasan ketika masyarakat yang membutuhkan justru tidak mendapatkan perhatian.
Ia menyebut kelompok rentan seperti lansia, pekerja informal, tukang becak, buruh harian dan pemulung harus mendapatkan perhatian dalam proses pendataan.
“Kalau data tidak akurat, perbaiki datanya. Jangan rakyat yang menjadi korban.
Negara memiliki perangkat pendataan yang seharusnya dapat digunakan untuk memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terlewatkan,” ujarnya.
“Jangan Sampai Suara Rakyat Berhenti di Pintu Istana”
Sutan kemudian menggunakan bahasa kritik yang cukup tajam untuk menggambarkan kondisi komunikasi antara rakyat dengan penguasa.
“Ketika keluhan rakyat kecil ditulis dan hendak disampaikan ke istana, ubinnya sangat licin oleh liur para penjilat. Jangan sampai suara rakyat tidak pernah sampai ke meja orang yang memiliki kekuasaan,” ungkapnya.
Ia berharap para pemimpin nasional maupun daerah tidak hanya sibuk membangun komunikasi politik menjelang 2029, tetapi juga turun melihat langsung persoalan masyarakat.
Menurutnya, rakyat membutuhkan kepastian pelayanan, lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, birokrasi yang bersih serta kebijakan yang benar-benar menyentuh kehidupan sehari-hari.
Menutup pernyataannya, Sutan mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh dinamika politik.
“Berdoalah kepada Tuhan yang tidak pernah tidur dan lantainya tidak pernah licin. Doa rakyat pasti didengar dan diijabah,” pungkasnya.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal, Rektor Universitas STIA-STIH Pronass, Pendiri/Pengasuh Ponpes Ass-Saqwa Plus, serta Ketua Umum YPP Brigade Global Indonesia Plus (YPP.BRIGIP).
