Mnj.com Bener Meriah, 23 April 2026
Penyaluran rumah hunian sementara (huntara) di Desa Setie menuai sorotan dari masyarakat. Salah satunya dialami oleh Ibu Laeia, seorang lansia berstatus janda yang hingga kini belum mendapatkan haknya.
Menurut keterangan Jumi, anak dari Ibu Laela, sebelumnya mereka telah mendatangi kepala desa untuk meminta kunci rumah huntara. Namun, pihak kepala desa mengarahkan agar pengambilan kunci dilakukan di kantor camat melalui Kabid Sosial.
“Setelah kami ke kantor camat, justru kami tidak diberikan kunci dengan alasan tidak ada SK atas nama ibu saya,” ujar Jumi.
Padahal, lanjutnya, nama Ibu Laila disebut-sebut tercantum sebagai penerima, bahkan terdapat dokumentasi rumah yang dikaitkan dengan namanya melalui data lapangan.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya ketidaktransparanan dalam pendataan penerima bantuan. Warga menilai terdapat kejanggalan, di mana sejumlah pihak yang dianggap layak justru tidak menerima bantuan, sementara yang dinilai kurang layak malah mendapatkan.
Jumi juga menyampaikan bahwa dalam pernyataan pihak kecamatan, program huntara tahap saat ini disebut tidak memiliki kelanjutan.
Namun, akan diusulkan kembali pada tahap berikutnya dengan kemungkinan memanfaatkan unit yang masih kosong di Desa Setie.
Di sisi lain, nama Kepala Desa Setie, Husaini Abka, yang disebut sebagai penerima pada tahap kedua, turut menjadi perhatian warga.
Situasi ini dinilai memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Warga berharap adanya evaluasi dan perbaikan data agar bantuan tepat sasaran.
Sementara itu, nasib Ibu Laela kian memprihatinkan.
Di usia senja dan dalam kondisi sebagai janda, ia kini tinggal di rumah sewa di sekitar kediaman Sekretaris Desa Setie.
Tidak hanya itu, bantuan dana yang sebelumnya dijanjikan, termasuk sekitar Rp8 juta, juga belum diterima.
Dengan nada sedih, Ibu Laela menyampaikan harapannya. “Tanggungan saya masih ada dua anak lagi,” ujarnya lirih kepada media ini.kamis 23 April 2026.
“Kami hanya ingin keadilan. Harapan kami, pemerintah bisa melihat kondisi ibu saya yang sebenarnya sangat membutuhkan,” tutup Jumi.
Spesial: Potret Ketidakadilan di Tengah Program Bantuan
Kasus yang dialami Ibu Laela menjadi gambaran nyata bagaimana lemahnya validasi data dan transparansi dapat berdampak langsung pada masyarakat paling rentan.
Di saat bantuan seharusnya menjadi penyelamat bagi korban terdampak, justru muncul dugaan ketimpangan yang menimbulkan luka sosial baru.
Jika tidak segera dievaluasi, kondisi ini berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memperdalam kecemburuan sosial di tingkat desa.
Harapan besar kini tertuju pada pihak terkait untuk turun langsung melakukan verifikasi ulang agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan tidak menyisakan ketidakadilan.
