BENER MERIAH | Nasionaljurnalis.com
Pj Bupati Bener Meriah, Drs. Haili Yoga, M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) virtual tentang pengendalian inflasi daerah dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Senin (8/1/2024).
Selain Pj Bupati, Rakor itu diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bener Meriah Sayutiman, SE.MM., Kepala Bagian Ekonomi Setdakab, Kadis Perdagangan, perwakilan Dandim 0119/ Bener Meriah, perwakilan BPS, dan sejumlah perwakilan kepala OPD terkait.
Mendagri, Muhammad Tito Karnavian dalam paparannya menyampaikan meskipun sedikit menurun, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada dalam kondisi baik. “Dari 185 negara di dunia, pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 4,49 persen,” jelasnya.
Selain itu, Tito juga menyampaikan gambaran ekonomi maupun inflasi yang terjadi dibandingkan dengan negara lain di dunia maupun tingkat daerah, serta di tingkat nasional. Dirinya juga meminta agar daerah dapat melakukan koordinasi dengan BPS yang ada di daerah masing – masing untuk mengetahui posisi inflasi daerahnya.
Untuk daerah yang angka inflasinya tinggi, Mendagri meminta agar segera mencari permasalahan yang terjadi, sehingga inflasi dapat di atasi dengan baik. Sementara itu, Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menerangkan, bahwa di Minggu pertama (M1) yaitu bulan Januari Tahun 2024, ada tiga komunitas masih mengalami kenaikan di kabupaten kota di wilayah Indonesia.
Tiga komunitas diantaranya bawang merah, bawang putih dan daging ayam ras. Sementara itu, 10 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) M1 Tahun 2024 berdasarkan data SP2KP-pencatatan Tanggal 2-5 Januari 2024 diantaranya Provinsi Sulawesi Tenggara kabupaten/kota Munan Barat dengan IPH 9,23 persen.,
Selanjutnya NTT kabupaten/kota Alor dengan IPH 6,45 persen, Sumut, kabupaten/kota Nias Utara dengan IPH 5,87 persen. Sedangkan 10 kabupaten/kota yang IPH nya turun diantaranya Provinsi Gorontalo, kabupaten/kota Gorontalo dengan IPH -6,71 persen,. Provinsi Sulawesi Utara, kabupaten/kota Minahasa -6,68 persen, Provinsi Utara, kabupaten/kita Tomohon dengan IPH -5,74 persen. (Rel/Diskominfo).
