Banda Aceh, 11 Mei 2026 — Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Aceh menegaskan sikap politiknya untuk mendukung penuh aksi massa yang berlangsung hari ini dalam menuntut keberpihakan negara terhadap keberlangsungan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). Bagi LMND Aceh, persoalan JKA bukan sekadar persoalan teknis birokrasi dan administrasi anggaran, melainkan persoalan fundamental mengenai bagaimana negara menempatkan hak hidup rakyat sebagai prioritas utama dalam arah pembangunan.
Ketua Eksekutif Wilayah LMND Aceh, Iswandi, menyampaikan bahwa kebijakan yang berpotensi mempersempit akses kesehatan masyarakat merupakan bentuk kemunduran politik kesejahteraan dan mencerminkan semakin jauhnya orientasi kekuasaan dari kepentingan rakyat.
“JKA lahir dari kebutuhan objektif masyarakat Aceh terhadap jaminan kesehatan yang dapat diakses secara adil. Ketika hari ini terdapat kebijakan yang justru membatasi, mengurangi, atau bahkan mengancam keberlangsungan hak tersebut, maka sesungguhnya negara sedang mempertontonkan krisis keberpihakan terhadap rakyatnya sendiri,” tegas Iswandi.
Menurutnya, kesehatan bukan komoditas yang dapat diperlakukan berdasarkan logika pasar dan efisiensi anggaran semata. Dalam perspektif demokrasi sosial, kesehatan adalah hak dasar warga negara yang wajib dijamin tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang berdampak terhadap hilangnya akses rakyat terhadap layanan kesehatan harus dilihat sebagai persoalan politik yang menyangkut keselamatan rakyat banyak.
LMND Aceh juga menilai bahwa aksi yang berlangsung hari ini merupakan manifestasi kesadaran kolektif masyarakat atas ketidakadilan kebijakan publik. Gerakan rakyat tidak boleh dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bentuk kontrol demokratis terhadap kekuasaan. Sebab dalam sejarahnya, perubahan sosial tidak pernah lahir dari sikap diam, tetapi dari keberanian rakyat untuk melawan kebijakan yang tidak berpihak.
“Mahasiswa tidak boleh kehilangan keberpihakannya. Ketika rakyat diposisikan sebagai pihak yang harus menanggung dampak dari kebijakan yang tidak adil, maka gerakan mahasiswa memiliki tanggung jawab historis untuk berdiri di garis perjuangan bersama rakyat. Sikap diam terhadap ketidakadilan adalah bentuk pengkhianatan terhadap fungsi intelektual dan moral mahasiswa itu sendiri,” lanjutnya.
EW LMND Aceh menegaskan bahwa perjuangan mempertahankan JKA merupakan bagian dari perjuangan yang lebih besar untuk menjaga hak-hak sosial rakyat Aceh di tengah kecenderungan negara yang semakin administratif, elitis, dan minim partisipasi publik. Karena itu, LMND Aceh akan terus membersamai setiap perjuangan rakyat yang bertujuan mempertahankan hak hidup, hak kesehatan, dan hak atas kesejahteraan sosial.
LMND Aceh juga mengingatkan pemerintah agar tidak merespons gerakan rakyat dengan pendekatan represif maupun intimidatif. Demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh apabila kritik dan perlawanan rakyat dijamin keberadaannya, bukan dibungkam.
Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Rakyat!
Eksekutif Wilayah LMND Aceh
11 Mei 2026
“Kaperwil Aceh M.Ysntoro
