Aceh Singkil, MNJ. Pemulihan Aceh Singkil memprioritaskan pembukaan kembali akses Kuala Baru dan pembangunan Tanggul Tanah Merah untuk mengurangi risiko banjir serta memulihkan mobilitas warga.
Pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Singkil difokuskan pada dua prioritas utama, yaitu memulihkan akses langsung menuju Kecamatan Kuala Baru dan mempercepat pembangunan Tanggul Tanah Merah.
Kedua infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir, sekaligus memulihkan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah.
Hingga kini, akses langsung menuju Kuala Baru masih terputus. Warga masih mengandalkan rakit dan jembatan kayu yang hanya dapat dilalui kendaraan roda dua sambil menunggu pemasangan Jembatan Bailey Kuala Cangkul dan Suat Merah.
Material untuk kedua jembatan telah tersedia di Koramil Trumon. Namun, proses pemasangan masih menunggu tim pelaksana yang sedang menyelesaikan pekerjaan di Aceh Tamiang.
Jika jalur tersebut kembali tersambung, waktu tempuh dari Aceh Selatan menuju Aceh Singkil diperkirakan dapat berkurang dari sekitar sembilan jam melalui Subulussalam menjadi sekitar 1,5 jam.
Ketua Tim Monev Aceh II Satgas PRR, Guslin Kamase, mengatakan pemulihan akses Kuala Baru akan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk mendukung angkutan hasil perkebunan.
Ia mendorong percepatan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI AD agar personel dapat segera dikerahkan.
Selain akses transportasi, pembangunan Tanggul Tanah Merah juga menjadi perhatian utama.
Saat ini pembangunan baru mencapai 2,15 kilometer dari target 22 kilometer, atau sekitar 10%.
Tanpa perlindungan tanggul yang memadai, banjir susulan berpotensi berdampak terhadap sekitar 20.000 warga di Kecamatan Gunung Meriah, Singkil dan Singkil Utara, serta mengancam lahan perkebunan masyarakat.
Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan paket penanganan senilai sekitar Rp63 miliar. Proses tender didorong agar segera berjalan sebelum musim hujan.
Percepatan pemulihan juga berkaitan dengan realisasi tambahan Transfer ke Daerah untuk Aceh Singkil.
Dari pagu kegiatan utama sekitar Rp21,04 miliar, realisasi hingga akhir Agustus 2026 baru mencapai sekitar Rp1,76 miliar atau 8,38%.
Dinas PUPR mencatat serapan terendah, yakni sekitar Rp145,54 juta atau 1,14% dari pagu sekitar Rp12,81 miliar.
Menurut laporan, rendahnya realisasi terutama disebabkan tambahan TKD baru disahkan pada 17 Juni 2026, sehingga sejumlah paket pekerjaan masih berada dalam tahap pengadaan atau prakontrak.
Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil juga didorong menggelar evaluasi mingguan yang dipimpin sekretaris daerah untuk memantau setiap paket, mempercepat pengadaan dan memastikan pembayaran pekerjaan berjalan tepat waktu.
Pemulihan ekonomi masyarakat turut diperkuat melalui sektor perikanan.
Hasil validasi Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama penyuluh menetapkan 88 pelaku usaha terdampak, kolam seluas 50.304 meter persegi serta 30 petak keramba jaring apung sebagai sasaran bantuan.[]
