Nasionaljurnalis.com | Semarang, 9 November 2025
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama UNICEF Indonesia berkomitmen memperkuat perlindungan anak dari ancaman paparan ekstremisme digital yang kian mengkhawatirkan.
Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan Workshop Pencegahan dan Penanganan Anak yang Terkait Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang digelar di Semarang, Jumat–Sabtu (7–8 November 2025).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah, Iwanudin Iskandar, S.H., M.Hum., dan dihadiri oleh Kepala DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, Ema Rachmawati, serta Kepala Perwakilan UNICEF Wilayah Jawa, Ari Rukmantara.
Workshop ini diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Klaten bekerja sama dengan DP3AP2KB Jawa Tengah, dengan dukungan penuh UNICEF Indonesia.
Kegiatan ini menjadi bagian dari program Penguatan Perlindungan Anak Tahun 2025 melalui inisiatif Mempromosikan Lingkungan yang Aman dan Ramah untuk Anak (SAFE 4C), yang diikuti oleh tujuh kabupaten/kota: Sragen, Klaten, Magelang, Kota Magelang, Wonosobo, Rembang, dan Blora.
Hadir pula Dr. Noor Huda Ismail, Founder Literasi Desa Tumbuh (LDT) dan Ruang Ngobrol, yang menjadi fasilitator utama dalam kegiatan dua hari tersebut.
Perlindungan Anak Jadi Fokus Menuju Indonesia Emas 2045
Dalam sambutannya, Iwanudin Iskandar menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai langkah konkret untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Harapan kami, kegiatan hari ini dapat mengimplementasikan semangat pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Secara khusus, kami ingin memastikan anak-anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan, baik verbal maupun fisik, melalui mekanisme perlindungan bagi anak korban jaringan terorisme,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil workshop diharapkan melahirkan rekomendasi konkret mengenai mekanisme pelayanan bagi anak korban terorisme dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota.
“Setiap kegiatan harus membawa dampak nyata sesuai dengan tujuan negara,” tegasnya.
Kasus Anak Terpapar Radikalisme Sudah Terjadi di Jateng
Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Jawa Tengah, Ema Rachmawati, mengungkapkan bahwa kasus anak terpapar paham radikalisme benar-benar terjadi di wilayahnya.
“Anak (yang terpapar) di Pemalang itu sampai melawan orang tuanya. Di UPTD kami hampir seminggu melakukan pendampingan intensif, dan hingga kini proses pendampingan masih terus berjalan,” ungkap Ema.
Ia juga menambahkan bahwa fenomena serupa bahkan terjadi pada lulusan sekolah kedinasan dan anak-anak yang terlibat dalam aksi kekerasan di jalanan.
“Dalam konteks ini, anak harus dipahami sebagai korban. Penanganannya tidak mudah, karena bukan hanya anak yang perlu direhabilitasi, tetapi juga orang tuanya,” jelasnya.
UNICEF: Cegah Kekerasan Sejak Dini untuk Masa Depan Indonesia
Dari pihak UNICEF Indonesia, Ari Rukmantara menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mencegah kekerasan dan ekstremisme sejak dini.
“Indonesia menargetkan dalam 20 tahun ke depan menjadi salah satu dari lima negara dengan ekonomi paling maju di dunia. Untuk mewujudkan cita-cita besar tersebut, kita harus memastikan bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun, termasuk ekstremisme, dapat dicegah sejak dini,” ujarnya.
“Kita tidak boleh membiarkan potensi kerugian akibat kekerasan menghambat langkah menuju masa depan yang cerah. Karena itu, diperlukan kolaborasi semua pihak agar kekerasan dan ekstremisme tidak memiliki ruang tumbuh di tengah masyarakat,” tambahnya.
Perlindungan Adaptif terhadap Tantangan Digital
Melalui kegiatan ini, Pemprov Jawa Tengah bersama mitra pembangunan berharap dapat memperkuat sistem perlindungan anak yang adaptif terhadap tantangan baru, termasuk paparan ekstremisme digital. Harapannya, seluruh anak di Jawa Tengah dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman, damai, dan berdaya.
